Wacana TransJakarta ke Kepulauan Seribu Nahkoda Kapal Tradisional Keberatan

RRI. CO. ID, JAKARTA — Para nakhoda dan pengelola kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menyatakan keberatan atas wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin mengoperasikan layanan transportasi laut di bawah naungan TransJakarta. Mereka khawatir kehadiran transportasi pelat merah tersebut akan menggerus mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada operasional kapal tradisional.

Ashabul Yamin atau yang akrab disapa Aas salah seorang nakhoda yang telah melayari rute Kepulauan Seribu selama sekitar 10 tahun, mengungkapkan keresahannya. Menurut Aas, kehadiran kapal bersubsidi pemerintah akan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang kapal tradisional.

"Saya terus terang sangat keberatan dengan adanya kapal TransJakarta. Kalau itu jalan, otomatis penumpang (kapal kami) sudah berkurang," ujar Aas saat ditemui RRI Jakarta di pelabuhan. Senin 7 September 2026.

Ia menambahkan, kondisi kapal tradisional saat ini sudah cukup tertekan dengan keberadaan armada Dinas Perhubungan (Dishub). Sebagai contoh, operasional kapal tradisional ke Pulau Kelapa terpaksa berhenti akibat sepinya penumpang yang beralih ke armada milik Dishub.

Berbeda dengan sistem operasional armada pemerintah yang menggunakan moda transportasi cepat dan awak kapal bergaji tetap, nahkoda kapal tradisional sepenuhnya mengandalkan sistem bagi hasil berdasarkan akumulasi jumlah penumpang per perjalanan.

"Kalau penumpangnya banyak, alhamdulillah. Tapi kalau penumpangnya sedikit, ya rugi. Kita kan bukan sistem gaji," tambahnya.

Keluhkan Akses dan Harga BBM

Selain dibayang-bayangi ancaman tergeser oleh armada baru, para pelaku usaha kapal tradisional juga mengeluhkan sulit dan mahalnya akses bahan bakar minyak (BBM). Hingga saat ini, belum ada fasilitas stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/Pombensin) khusus atau alokasi BBM subsidi yang diperuntukkan bagi armada mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional, para nakhoda terpaksa membeli solar eceran dari warung-warung di pulau dengan harga mencapai Rp11.000 per liter—jauh di atas harga normal. Pembelian BBM langsung dari daratan darat pun kini sudah dibatasi dan dikenakan tarif industri.

Menanggapi informasi yang beredar mengenai rencana Pemprov DKI untuk merangkul kapal tradisional ke dalam sistem TransJakarta, Aas mengaku belum pernah diajak berkomunikasi maupun mendapatkan sosialisasi resmi dari pihak terkait.

Ia berharap Pemprov DKI tidak begitu saja menggeser peranan puluhan kapal tradisional yang melayani rute ke berbagai pulau seperti Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Kelapa, Harapan, hingga Pramuka dan Panggang.

Dibandingkan menambah armada bersubsidi baru yang mematikan usaha lokal, Pemprov diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret berupa subsidi BBM dan bantuan operasional bagi kapal tradisional.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu. Skema pelayanan ini ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027 mendatang.

Rencana perluasan jangkauan transportasi tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 2 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna meningkatkan mutu pelayanan transportasi air bagi warga Kepulauan Seribu