Karhutla Uji Kesiapan Negara Lindungi Anak

RRI.CO.ID, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, aktivitas pendidikan, serta keberlangsungan pelayanan publik, terutama bagi anak-anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan titik api dan luas lahan yang terbakar. Karhutla menjadi ujian bagi kemampuan negara dalam memastikan anak-anak tetap sehat, aman, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pelayanan publik di tengah kondisi yang tidak pasti.

Hal tersebut sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, pada Senin 24 Agustus 2026 untuk meninjau langsung penanganan karhutla. Presiden memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau dan menekankan pentingnya tindakan dini agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah tidak menunggu hingga kebakaran meluas. Pemerintah juga diarahkan memperkuat sistem pencegahan, termasuk melakukan tindakan di lokasi yang terdeteksi hotspot serta memperkuat sarana penanganan karhutla.

Bagi KPAI, prinsip tindakan dini tersebut juga penting diterapkan dalam perlindungan anak. Pemerintah daerah perlu memiliki skenario yang jelas ketika kualitas udara memburuk, mulai dari penyesuaian aktivitas belajar, penyampaian informasi kepada anak dan orang tua, hingga memastikan akses terhadap layanan kesehatan tetap tersedia bagi anak yang terdampak.

Selain kesehatan dan pendidikan, keberlangsungan pelayanan publik juga harus menjadi perhatian. Kondisi kabut asap dapat membatasi aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan, sehingga pemerintah perlu memastikan layanan dasar tetap berjalan sekaligus memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak-anak.

Karhutla dengan demikian bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak anak dan kesiapan negara dalam menjaga pelayanan publik. Penanganan sejak dini sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo di Pekanbaru perlu berjalan beriringan dengan skenario perlindungan anak, sehingga masyarakat tidak harus menunggu asap semakin pekat untuk mendapatkan perlindungan.