RRI.CO.ID, Jakarta - Isu CEO Republikorp, Norman Joesoef, yang disebut akan menjadi Wakil Menteri Pertahanan dalam reshuffle kabinet Agustus 2026 dinilai berpotensi membawa dampak positif bagi penguatan sektor pertahanan nasional.

Dosen tetap Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Dr. Ade Muhammad mengatakan, jika isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, kehadiran Norman berpotensi memperkuat sinergi antara kebijakan pertahanan, teknologi, sumber daya manusia, dan industri pertahanan.

Meski demikian, Ade menegaskan tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah. Menurutnya, penunjukan Wakil Menteri Pertahanan merupakan kewenangan Presiden sesuai kebutuhan kabinet serta arah kebijakan strategis nasional.

“Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah,” ujar Ade melalui keterangan tertulis, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Ia menilai, apabila Norman yang merupakan alumni Universitas Pertahanan mendapat posisi strategis di pemerintahan, hal tersebut juga menjadi sinyal positif bagi dunia pendidikan tinggi pertahanan.

Menurutnya, hal itu menunjukkan investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang pertahanan dapat menghasilkan kader yang mampu berkontribusi hingga tingkat pengambilan kebijakan nasional.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai memberi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam sektor strategis. Menurut Ade, tantangan pertahanan modern membutuhkan perpaduan pengalaman generasi senior dengan inovasi generasi muda.

“Hal ini semakin penting karena ancaman pertahanan pada abad ke-21 terus berkembang,” kata Ade.

Ia melanjutkan, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pertahanan siber, sistem nirawak, teknologi ruang angkasa, hingga teknologi dual-use yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun pertahanan.

“Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara innovation dan tenacity, karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan,” jelasnya.

Ade juga menyoroti aktivitas Norman di sektor industri pertahanan yang dinilainya telah membuka peluang kerja sama dengan perusahaan pertahanan internasional, termasuk melalui pembentukan usaha patungan atau joint venture dan investasi industri di Indonesia.

Menurutnya, penguatan industri pertahanan tidak semata-mata diukur dari kemampuan Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Kerja sama industri harus mampu menghasilkan transfer teknologi, memperkuat rantai pasok nasional, menciptakan lapangan kerja berteknologi tinggi, serta meningkatkan kemampuan manufaktur dalam negeri,” tuturnya.

Jika nantinya mendapat kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pertahanan, Ade berharap strategi transformasi industri pertahanan nasional dapat semakin diperkuat, termasuk dalam pembenahan BUMN pertahanan agar lebih profesional, sinergis, efisien, dan berbasis indikator kinerja.

Selain itu, ekosistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menarik investasi teknologi tinggi, memperkuat industri dalam negeri, serta memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.