RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat pengelolaan air limbah terpusat untuk mewujudkan sanitasi yang aman, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan. Hal itu disampaikan Ketua Subkelompok Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ir. Wuri Anny Yumantini, dalam program Majalah Udara Live Kentongan RRI Pro 1 Jakarta bertema "Pentingnya Pengelolaan Air Limbah Terpusat". Selasa, 28 Juli 2026.

Wuri menjelaskan, sanitasi aman tidak hanya berarti memiliki toilet yang layak, tetapi juga memastikan seluruh air limbah dan lumpur tinja dikelola sesuai standar. "Selain memenuhi kriteria sanitasi layak, air limbah dan lumpur tinjanya juga harus ditampung, diolah, dan dibuang secara aman sehingga tidak mencemari tanah maupun air tanah," ujarnya.

Ia mengatakan, lumpur tinja juga harus disedot secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. "Penyedotan lumpur tinja dilakukan minimal tiga tahun sekali sesuai regulasi, kemudian diangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau fasilitas pengolahan yang sesuai," katanya.

Meski berstatus sebagai kota metropolitan, Jakarta masih menghadapi persoalan sanitasi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, masih terdapat 4,11 persen masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan, sementara sebagian rumah tangga memiliki sanitasi layak tetapi belum memenuhi kategori aman.

Menurut Wuri, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tangki septik yang tidak memenuhi standar, belum adanya pengolahan lanjutan, hingga kebiasaan membuang air limbah langsung ke saluran drainase atau sungai. "Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala juga menjadi tantangan yang harus diatasi," jelasnya.

Untuk meningkatkan layanan sanitasi, Pemprov DKI Jakarta sejak 2006 telah membangun sekitar 81 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman. Infrastruktur tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengembangkan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) melalui pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah di sejumlah zona. Program ini diharapkan dapat memperluas cakupan layanan pengolahan air limbah secara terpusat di Jakarta.

Wuri menjelaskan, air limbah domestik tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari perkantoran, rumah makan, apartemen, hingga kawasan perdagangan. "Air limbah domestik akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju instalasi pengolahan air limbah, kemudian diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan kembali ke badan air," tuturnya.

Ia menambahkan, Jakarta membutuhkan sistem pengolahan air limbah terpusat karena jumlah penduduk yang besar menghasilkan lebih dari satu miliar liter air limbah domestik setiap hari. "Melalui JSDP ini pencemaran air dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi perkotaan," ucapnya.

Wuri berharap masyarakat dapat mendukung pembangunan JSDP meski selama masa konstruksi menimbulkan gangguan sementara, seperti kemacetan dan rekayasa lalu lintas. "Kami memohon pengertian masyarakat karena ketidaknyamanan ini hanya bersifat sementara. Harapannya, manfaat sistem pengolahan air limbah ini dapat dirasakan hingga puluhan tahun ke depan," pungkasnya.