Krisis Transportasi Umum di Daerah, Pengamat Transportasi Usulkan Inpres
- 27 Mar 2026 09:29 WIB
- Jakarta
Poin Utama
- Hilangnya transportasi umum di daerah dinilai memicu krisis akses pendidikan, ekonomi, dan keselamatan masyarakat
RRI.CO.ID, Jakarta – Akademisi transportasi Djoko Setijowarno menilai hilangnya transportasi umum di daerah bukan sekadar persoalan mobilitas, melainkan krisis aksesibilitas yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam dialog Pro 1 RRI Jakarta, Kamis 27 Maret 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Djoko menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar di Indonesia. Data Kementerian ESDM mencatat sektor ini menyerap lebih dari separuh konsumsi BBM nasional.
Ia menjelaskan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab utama. Bahkan, sebagian besar BBM subsidi masih dinikmati oleh kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.
“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi,” ujarnya. Ia menilai hal tersebut berbanding terbalik dengan lemahnya layanan transportasi umum di daerah.
Menurutnya, keberadaan transportasi umum di daerah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa akses yang memadai, berbagai sektor kehidupan ikut terdampak.
Ia mengungkapkan, hilangnya angkutan umum dapat memicu meningkatnya angka putus sekolah. Banyak siswa di daerah terpencil kesulitan menjangkau sekolah karena keterbatasan transportasi.
Selain itu, kondisi ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Anak-anak usia sekolah terpaksa menggunakan sepeda motor meski belum memiliki kemampuan dan legalitas berkendara.
Djoko juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan. Tanpa transportasi umum, biaya distribusi dan mobilitas masyarakat meningkat sehingga memperlambat perputaran ekonomi lokal.
Tidak hanya itu, kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas turut merasakan dampaknya. Ketiadaan transportasi umum membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan dan aktivitas sosial.
Dalam dialog tersebut, Djoko menekankan bahwa intervensi pemerintah menjadi hal yang mendesak. Ia mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Transportasi Umum untuk memperkuat layanan di daerah.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi dalam membangun sistem transportasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengusulkan pengembangan transportasi umum berbasis elektrifikasi sebagai bagian dari transisi energi.
Di akhir perbincangan, Djoko berharap pemerintah dapat lebih serius dalam membangun transportasi publik hingga ke pelosok. Dengan akses yang merata, kualitas hidup masyarakat dan masa depan generasi dapat lebih terjamin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....