RRI.CO.ID, Jakarta: Yayasan KEHATI merilis laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang menyoroti ancaman serius krisis ekologis nasional. Laporan ini mengungkapkan adanya "lingkaran setan" dalam tata kelola alam akibat kebijakan pembangunan yang tidak terintegrasi. Ketimpangan sektor pangan, energi, dan air dinilai saling merusak dan memperparah kerusakan hutan primer di Indonesia.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, menegaskan bahwa pola pembangunan saat ini masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Hal ini meningkatkan kerentanan bangsa terhadap berbagai bencana lingkungan yang merugikan secara ekonomi. "Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun tanpa tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan, kekayaan tersebut justru dapat berubah menjadi sumber krisis ekologis dan sosial," ujar Riki dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Manajer Advokasi Lingkungan Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin, menjelaskan bahwa kegagalan pengelolaan alam berakar pada pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menyebut kondisi ini sebagai "kanibalisme sektoral" yang memicu krisis permanen pada ketahanan nasional. "Selama ini setiap sektor berjalan dengan logikanya sendiri. Target energi bisa merusak hutan, ekspansi pangan merusak tata air, sementara industrialisasi menimbulkan polusi baru," jelas Burhanudin.

Data laporan tersebut menunjukkan kondisi hutan Indonesia yang sangat memprihatinkan akibat deforestasi terencana. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2025, hutan primer Indonesia kini hanya tersisa seluas 47,3 juta hektar. Sekitar 59 persen kerusakan hutan justru terjadi di dalam wilayah konsesi izin usaha yang sah. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia diprediksi kehilangan 3,3 juta hektar hutan lagi pada tahun 2045.

Proyek strategis berskala besar seperti food estate dan pertambangan nikel menjadi pemicu utama alih fungsi kawasan hutan. Aktivitas ini merusak fungsi hidrologis lanskap dan meningkatkan risiko banjir serta kebakaran gambut secara masif. Kerusakan di hulu berdampak langsung pada penurunan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan menyediakan air bersih. Pemerintah didesak segera mengubah paradigma pembangunan demi menjaga daya dukung ekosistem.

Sebagai solusi, Yayasan KEHATI menawarkan tiga skenario perubahan kebijakan untuk memutus rantai krisis tersebut. Langkah utama meliputi transformasi sistemik tata kelola alam, integrasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan peran masyarakat adat. Pemulihan ekosistem harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis nasional yang tidak boleh dikorbankan. Upaya ini memerlukan kolaborasi transparan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.