RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menggencarkan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memotret seluruh aktivitas ekonomi masyarakat secara nasional.

Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi DKI Jakarta, Ita Amaliah, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 mulai dilaksanakan sejak 1 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang.

“Semua usaha akan kami data, mulai dari usaha besar, usaha kecil, usaha rumahan hingga usaha digital yang tidak memiliki toko fisik,” ujar Ita dalam dialog di Pro 1 RRI Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Ita, sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang terus berubah.

Ia menjelaskan, perubahan pola ekonomi masyarakat dalam satu dekade terakhir sangat signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong pertumbuhan transaksi digital dan kebiasaan belanja daring.

“Sekarang masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital, termasuk memesan makanan dan berbelanja online. Itu memunculkan banyak jenis usaha baru,” katanya.

BPS juga akan mendata usaha berbasis digital seperti content creator, afiliator, influencer, hingga virtual office yang kini berkembang pesat di kota besar seperti Jakarta.

Selain itu, fenomena gig economy turut menjadi perhatian dalam Sensus Ekonomi 2026. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, kini memilih bekerja secara fleksibel sebagai pekerja independen atau freelancer digital.

“Perubahan pola kerja dan usaha itu perlu dipotret secara akurat agar kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman,” ucap Ita.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mengunjungi berbagai bangunan, termasuk rumah penduduk, untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat secara lengkap dan akurat.

Ita menegaskan usaha mikro dan kecil tetap menjadi prioritas pendataan karena jumlahnya mendominasi struktur ekonomi nasional, termasuk di Jakarta.

“Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, terdapat sekitar 1,24 juta usaha di Jakarta dan lebih dari 93 persen merupakan usaha mikro kecil,” jelasnya.

Ia menambahkan, data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan dunia usaha.

Terkait keamanan data, BPS memastikan seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data individu, kata Ita, tidak akan dipublikasikan secara terbuka.

“BPS tidak pernah mempublikasikan data individu. Semua data yang dirilis berbentuk agregat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

BPS juga memastikan data sensus ekonomi tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan maupun pemeriksaan tertentu. Menurut Ita, seluruh data yang dikumpulkan murni digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan nasional.