RRI.CO.ID, Jakarta - Distribusi pangan bersubsidi di Jakarta terus dijamin tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mekanisme pendataan hingga penyaluran dilakukan secara terintegrasi dan terkontrol.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Subkelompok Ketersediaan Pangan Dinas KPKP DKI Jakarta, Ika Yuni Widiyanti, dalam dialog di RRI Pro 1 Jakarta, Rabu 22 April 2026. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait status penerima manfaat karena proses pendataan dilakukan oleh masing-masing OPD.

“Tidak usah ke mana-mana sebenarnya, jadi tunggu saja. Kalau dananya cair, artinya masih terdaftar sebagai penerima manfaat,” ujar Ika. Ia menambahkan, integrasi data dilakukan dengan berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar Plus dan bantuan sosial lainnya.

Ika menjelaskan, masyarakat penerima manfaat dapat membeli pangan bersubsidi satu kali dalam sebulan. Pembelian dapat dilakukan di berbagai lokasi tanpa terikat domisili, selama masih dalam wilayah DKI Jakarta.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Pemprov DKI melakukan rekonsiliasi data setiap bulan antara OPD, Bank DKI, dan instansi terkait. Selain itu, sistem pendaftaran antrean telah terintegrasi dengan whitelist, sehingga hanya penerima terdaftar yang dapat mengakses layanan.

“Warga yang bertransaksi harus membawa KTP dan KK untuk memastikan kesesuaian data penerima manfaat,” jelasnya. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan kartu bantuan oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam pelaksanaannya, distribusi pangan bersubsidi dilakukan di 197 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Lokasi tersebut mencakup pasar, RPTRA, hingga pusat distribusi lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.

Meski demikian, sejumlah kendala teknis masih ditemukan di lapangan, seperti antrean online dan keterlambatan distribusi akibat kondisi lalu lintas. Namun, pemerintah memastikan stok pangan tetap tersedia di seluruh titik distribusi.

“Kalau kendala biasanya di antrean online atau pengiriman karena Jakarta macet, tapi stok kami pastikan tetap ada,” kata Ika. Ia juga menegaskan bahwa harga pangan bersubsidi tidak berubah meski terjadi fluktuasi harga pasar.

Dalam hal pengawasan, dinas terkait bersama suku dinas rutin melakukan pemantauan langsung di lokasi distribusi. Masyarakat juga didorong untuk ikut berpartisipasi melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran.

“Kami sangat terbuka terhadap aduan masyarakat. Silakan laporkan melalui call center agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar bantuan pangan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan tidak diperjualbelikan.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan program pangan bersubsidi. Upaya ini dilakukan agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau secara berkelanjutan.