RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyatakan persiapan dilakukan secara intensif selama sebulan terakhir.

Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jalur utama mudik, termasuk jalan tol dan jalan arteri yang menjadi penghubung antarkabupaten dan kota di Pulau Jawa serta sebagian wilayah Sumatera. Perbaikan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan jalur transportasi layak dilalui pemudik.

"Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan-perbaikan jalan di arus-arus utama, termasuk juga jalan-jalan arteri yang disiapkan untuk membawa para pemudik ke tujuan di kabupaten dan kota di seluruh Jawa dan juga sebagian ke Sumatera. Ini menjadi prioritas utama,” kata AHY usai melepas mudik gratis GoMudik, di Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2027.

Selain kesiapan jalan, pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem selama periode mudik. Risiko bencana seperti banjir dan banjir rob telah diidentifikasi sebagai bagian dari upaya mitigasi.

Pemerintah juga menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) untuk merespons cepat jika terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana. Unit ini disiapkan untuk segera memperbaiki fasilitas yang terdampak sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga.

"Selebihnya, kita juga sudah mengidentifikasi sekaligus memitigasi potensi bencana, apakah itu karena hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir, banjir rob, dan lain-lain. Ini juga disiapkan Disaster Relief Unit (DRU) yang siap segera memperbaiki kondisi fasilitas atau infrastruktur yang rusak,” kata AHY.

Sementara itu, Menko AHY memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 14-15 Maret serta 18-19 Maret 2026. Adapun puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24-5 Maret dan 28-29 Maret 2026.

Untuk mengurai kepadatan perjalanan, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau pengaturan kerja fleksibel. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat mengatur waktu perjalanan sehingga tidak terjadi lonjakan pemudik secara bersamaan.

"Kita juga mengurai kepadatan dengan cara memberlakukan Work From Anywhere (WFA) atau flexible working arrangement. Dengan demikian, tidak semua keluar kota atau melakukan perjalanan di waktu yang sama. Ini adalah strategi kebijakan yang terbukti efektif di penyelenggaraan mudik lebaran yang lalu, termasuk juga di masa Natal kemarin,” ujar Menko AHY.