Mudik ke Jakarta: Mengapa Tawaran Tinggal Tak Menggeser Tradisi Pulang

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menawarkan diskon belanja, transportasi publik gratis, hingga potongan harga hotel agar warga merayakan Idul Fitri di ibu kota. Namun, kebijakan bertema “Mudik ke Jakarta” itu berhadapan dengan tradisi mudik yang telah mengakar kuat lintas generasi.

Adalah Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta itu mengajak warga merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di Jakarta dengan tema “Mudik ke Jakarta”. Ia menyebut Pemprov menyiapkan diskon belanja 50–70 persen, transportasi umum gratis, serta potongan harga hotel agar warga menikmati libur Lebaran tanpa bepergian jauh.

Foto ilustrasi kemacetan panjang terjadi di jalur utama mudik Lebaran akibat meningkatnya volume kendaraan pemudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Arus lalu lintas padat ini menjadi gambaran tahunan mobilitas masyarakat yang memilih pulang ke kampung halaman saat Lebaran. (Foto: canva)

Baca juga

• Gubernur Pramono Imbau Warga Lapor RT/RW sebelum Mudik
• Fasilitasi Pemudik jelang Lebaran, Pemprov Sediakan 690 Bus

“Idul Fitri ini kami mengambil tema Mudik Ke Jakarta. Kami mengajak semua berlebaran di Jakarta,” kata Pramono di Jakarta, Minggu seperti dilansir kantor berita Antara, seraya menambahkan bahwa fasilitas tersebut disiapkan bagi warga yang memilih tidak mudik. Pemprov juga tetap menyediakan program mudik gratis bagi 26.500 orang.

Namun, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch atau ITW , Edison Siahaan, menilai kebijakan itu kurang tepat sasaran. “Kita apresiasi, tapi sayang diberikan saat warga justru tidak ada di Jakarta karena mudik,” ujar Edison di radio 91,2 FM Pro1 Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Edison, sekitar 5–7 juta warga Jakarta mudik setiap Lebaran sehingga insentif di ibu kota hanya dinikmati sebagian kecil warga. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memperbesar kuota mudik gratis untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan (kiri) menyampaikan pandangannya terkait kebijakan Lebaran 2026 dalam wawancara di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Senin, 2 Maret 2026. Edison menilai insentif Lebaran di Jakarta kurang tepat sasaran karena mayoritas warga memilih mudik ke kampung halaman. (Foto: tangkapan layar wawancara zoom meeting)

Pengamatan ITW menunjukkan Jakarta cenderung sangat lengang saat Lebaran, kecuali kawasan wisata tertentu seperti Ancol atau Ragunan. “Aktivitas di Jakarta mereda, kota ini benar-benar lengang,” ucap Edison, menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah berulang dari tahun ke tahun.

Dari sisi sejarah, dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, menjelaskan mudik jauh lebih tua daripada kebijakan libur nasional. “Tradisi pulang ke asal sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam masuk,” ujarnya dalam wawancara siaran radio yang sama.

Silverio yang akrab disap Rio itu menekankan esensi mudik terletak pada pertemuan fisik, silaturahmi keluarga, dan ritual seperti nyekar. “Teknologi video call tidak bisa menggantikan emosi bertemu langsung, salaman, dan makan bersama keluarga,” ucapnya.

Data Kantor Berita Antara mencatat, Gubernur Pramono menilai jika masyarakat tetap di Jakarta di Hari Raya Idul Fitri maka tabungan masyarakat tidak akan habis karena mudik. Masyarakat tidak lelah harus menempuh jalan puluhan hingga ratusan kilometer untuk ke kampung halaman.

Pemprov DKI juga berargumen bahwa tidak mudik dapat menghemat tabungan dan mengurangi kelelahan perjalanan jauh. Namun, fakta di lapangan menunjukkan nilai-nilai sosial mudik lebih dominan daripada pertimbangan ekonomi semata.

“Mudik menggunakan mobil dan motor tentu melelahkan dan juga menguras tabungan,” kata dia.