RRI.CO.ID, Jakarta – Program Mudik Motor Gratis (Motis) dinilai tidak efektif dan perlu dihentikan. Usulan tersebut mengemuka dalam dialog Pro 1 RRI Jakarta bersama akademisi transportasi Djoko Setijowarno, Jumat, 20 februari 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Djoko menyebut program Motis sejak 2014 hanya menyerap kurang dari satu persen pemudik sepeda motor. Ia menilai anggaran program tersebut lebih tepat dialihkan untuk menambah kuota bus dan kereta api gratis.
“Daripada mempertahankan program yang tidak signifikan, lebih baik kuotanya ditambah untuk bus dan kereta api,” ujarnya dalam dialog tersebut. Menurutnya, langkah itu lebih berdampak dalam mengurangi kepadatan sepeda motor di jalan saat mudik.
Ia menjelaskan sepeda motor menjadi pilihan utama sejak kemudahan kredit kendaraan diberlakukan pada 2005. Namun peningkatan kepemilikan motor juga berbanding lurus dengan risiko kecelakaan saat arus mudik Lebaran.
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan terkait pergerakan Lebaran 2026, sepeda motor masih menjadi moda favorit kedua setelah mobil pribadi. Jumlah pengguna motor mencapai 24,08 juta orang atau sekitar 16,74 persen.
Djoko juga menyoroti tingginya angka kepemilikan sepeda motor yang mencapai 146,3 juta unit secara nasional. Kondisi tersebut membuat hampir setiap rumah tangga memiliki motor, tetapi tetap berisiko jika digunakan untuk perjalanan jarak jauh.
Dalam dialog itu, ia mengingatkan orang tua agar tidak membawa anak mudik menggunakan sepeda motor. Selain risiko kecelakaan, anak rentan mengalami kelelahan, paparan angin ekstrem, hingga gangguan kesehatan.
“Sepeda motor tidak memiliki pelindung kabin, sehingga risikonya sangat tinggi, apalagi bagi anak-anak,” tegasnya. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pelarangan resmi anak ikut mudik motor demi keselamatan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan penambahan kuota bus gratis dan kereta api gratis secara masif. Menurutnya, kemudahan akses dan pendaftaran akan mendorong pemudik beralih ke moda transportasi yang lebih aman dan layak.
Ia juga menilai perlu adanya penguatan transportasi lanjutan hingga tingkat kabupaten/kota. Dengan sistem transportasi umum yang terintegrasi, masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang nyaman dan tidak terputus hingga kampung halaman.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....