RRI.CO.ID, Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ), Mohamad Rizan, mendorong hasil riset perguruan tinggi menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Gagasan tersebut disampaikan saat pemaparan buku policy brief Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Senin, 3 Agustus 2026.

Mohamad Rizan yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Nasional AFEBI menyampaikan rekomendasi kebijakan bersama para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut dihimpun dalam buku policy brief berjudul Transformasi Kebijakan Strategis Nasional untuk Ketahanan, Kemakmuran, dan Daya Saing Perekonomian Indonesia.

Buku tersebut memuat berbagai hasil kajian mengenai isu strategis nasional, di antaranya hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pengembangan koperasi desa, pembiayaan sosial, hingga mitigasi bencana. Seluruh rekomendasi disusun berdasarkan hasil penelitian akademik sebagai masukan bagi pemerintah.

Ia mengatakan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah. Tetapi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan publik.

"Melalui buku policy brief ini, kami ingin menunjukkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan kebijakan publik. Kolaborasi AFEBI memperlihatkan kekuatan akademik dalam menjawab persoalan strategis bangsa," ujar Mohamad Rizan.

Ia mengatakan, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah perlu terus diperkuat. Sehingga hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang implementatif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Penyusunan policy brief tersebut merupakan bagian dari transformasi AFEBI untuk memperkuat kontribusi akademik terhadap pembangunan nasional. Upaya itu juga diwujudkan melalui pembentukan AFEBI Research Institute sebagai wadah kolaborasi penelitian antarfakultas ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Melalui rekomendasi tersebut, AFEBI berharap hasil riset perguruan tinggi dapat memperkaya proses perumusan kebijakan nasional. Sekaligus memperkuat posisi akademisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.