RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global. Kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang.

Transformasi pendidikan vokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan industri agar kompetensi lulusan semakin relevan. Kebijakan tersebut mendukung pengembangan sumber daya manusia adaptif menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi industri.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Berkualitas Kemenko PMK Katiman menyampaikan transformasi industri global menuntut pendidikan vokasi. Pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan kerja.

Perubahan tersebut dipengaruhi perkembangan kecerdasan artifisial, smart manufacturing, serta percepatan digitalisasi industri. “Saat ini dunia memasuki era transformasi industri sangat cepat, sehingga pendidikan vokasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pendekatan lama tidak lagi memadai karena harus menjawab kebutuhan nyata industri,” kata Katiman dalam keterangan kepada RRI.co.id , Minggu, 2 Agustus 2026.

Pemerintah terus mentransformasi pendidikan vokasi melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Hal itu tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Regulasi tersebut mengubah pendekatan dari supply-driven menjadi demand-driven . Tujuannya agar kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan industri.

“Kami memperkuat keterkaitan pendidikan vokasi dengan dunia usaha melalui penyelarasan kurikulum, pembelajaran berbasis kerja. Pemagangan serta standar kompetensi terus disesuaikan perkembangan teknologi,” ujar Katiman.

Indonesia dan Tiongkok meluncurkan Indonesia-China Institute of Vocational Education and Excellent Engineers Program (ICVEEP) Phase II . Hal ini sebagai kelanjutan kerja sama strategis pendidikan vokasi.

Program tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan kompetensi talenta vokasi di kedua negara. Katiman menjelaskan fase kedua ICVEEP memfokuskan penyelarasan standar kompetensi, kurikulum bersama, serta sertifikasi profesi internasional.

Program itu juga mendukung dual degree dan mobilitas tenaga kerja terampil antarnegara. “Kemitraan internasional harus menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran, transfer teknologi, dan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Sekaligus membuka peluang kerja global bagi lulusan vokasi Indonesia,” ucap Katiman.

Ia menegaskan Kemenko PMK terus mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, serta mitra internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan vokasi nasional secara berkelanjutan.

“Kolaborasi kemitraan antar pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan mitra internasional menjadi fondasi penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul. Oleh karena itu tata kelolanya harus ditransformasikan dengan berbasis kebutuhan pasar kerja dan industri,” ujar Katiman.