RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerhati kebijakan publik menilai pemerintah perlu menguatkan pendekatan policy forecasting (peramalan kebijakan) untuk mengantisipasi potensi gangguan akses pendidikan tinggi pada Juli mendatang. Isu ini mengemuka seiring meningkatnya tekanan ekonomi yang dialami kelompok kelas menengah bawah di Indonesia.

Menurut data yang dirujuk dalam kajian kebijakan, sekitar 62.685 orang mengalami penurunan kelas ekonomi secara cepat akibat penyakit katastropik. “Fenomena ini menunjukkan bahwa kelas menengah sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba,” ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Genius Umar kepada RRI.CO.ID, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menjelaskan penurunan kesejahteraan tersebut dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan non-prioritas seperti pendidikan.

Dalam situasi tersebut, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak penyesuaian pengeluaran keluarga. “Ketika tekanan ekonomi muncul, biaya pendidikan sering menjadi komponen yang paling mudah tertekan,” katanya.

Perhatian kini diarahkan pada periode pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan berlangsung pada bulan Juli. Pada periode ini, banyak keluarga diperkirakan menghadapi tekanan finansial tambahan.

Sejumlah pihak menilai kewajiban pembayaran UKT tidak lagi sekadar rutinitas administratif. “Bagi keluarga yang terdampak penurunan ekonomi, UKT bisa menjadi beban yang menentukan keberlanjutan studi mahasiswa,” ujar Genius.

Menurut Genius, kondisi ini dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih adaptif dari pemerintah. Tanpa intervensi, terdapat potensi mahasiswa kesulitan melakukan registrasi akademik.

Pengamat menilai situasi tersebut dapat berujung pada terhambatnya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). “Jika KRS tidak dapat diisi, maka mahasiswa secara otomatis akan tertunda dalam proses perkuliahan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dampak lanjutan dari kondisi ini dapat berupa peningkatan risiko putus kuliah. Hal ini dinilai bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia nasional.

Dalam kerangka policy forecasting, pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif membaca potensi risiko sosial ekonomi. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah krisis sebelum terjadi.

Salah satu opsi kebijakan yang diusulkan adalah penyesuaian skema pembayaran UKT. “Penundaan, cicilan tanpa denda, atau relaksasi pembayaran bisa menjadi opsi realistis,” kata pengamat tersebut.

Selain itu, perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa terdampak juga dinilai mendesak. Pemerintah daerah disebut dapat memanfaatkan APBD untuk skema subsidi darurat pendidikan.

Kolaborasi dengan dunia usaha juga dianggap penting untuk memperkuat dukungan pembiayaan pendidikan. “Partisipasi sektor swasta dapat menjadi bagian dari solusi jangka pendek,” ujarnya.

Di tingkat pusat, dorongan agar kementerian terkait membuka ruang fleksibilitas kebijakan juga mengemuka. Hal ini dinilai penting agar perguruan tinggi dapat menyesuaikan kondisi mahasiswa.

Para pengamat menegaskan bahwa Juli menjadi periode krusial bagi keberlanjutan pendidikan tinggi. “Negara perlu hadir sebelum masalah menjadi gelombang yang lebih besar,” katanya.

Dengan kondisi ekonomi yang dinamis, kebijakan antisipatif dinilai menjadi kunci utama. Pendekatan policy forecasting diharapkan mampu menjaga agar akses pendidikan tetap terbuka di tengah tekanan ekonomi.