RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Amin Shabana mengatakan saat ini industri penyiaran banyak memanfaatkan AI di berbagai tahapan produksi, mulai dari praproduksi hingga produksi program. Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap memerlukan koridor yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif.

“Dalam konteks Indonesia tentu pemanfaatan AI merupakan sesuatu hal yang harus kita antisipasi. Penggunaannya lumrah, tapi koridornya yang harus diperhatikan oleh teman-teman lembaga penyiaran,” katanya dalam acara Regional Workshop KPI bersama sejumlah delegasi ASEAN, Jakarta, 5 Februari 2026.

Menurut Amin, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi regulasi yang memadai. Sejumlah substansi penting belum diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

“Saat ini Komisi I DPR sedang mencoba untuk memasukkan substansi AI ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran, inilah yang coba KPI kawal. Sehingga substansi bukan hanya terkait dengan AI, karena kita tidak bisa memprediksi perkembangan teknologi informasi ini akan seperti apa,” katanya.

Perkembangan teknologi informasi, lanjutnya, akan terus bergerak cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, regulasi tidak boleh hanya bersifat jangka pendek.

“Saat ini mungkin sudah ada chat GPT 5.0, tapi mungkin 1 sampai 5 tahun ke depan itu ada lagi istilahnya quantum technology. Sesuatu hal yang jauh lebih berkembang lagi dibandingkan dengan AI itu sendiri,” kata Amin.

Selain itu, regulasi perlu disusun secara adaptif agar mampu menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Aturan diharapkan tetap relevan dalam jangka panjang.

“Itulah yang harus kita antisipasi, bagaimana regulasi yang akan kita hasilkan nanti ke depan bukan hanya menjawab kebutuhan saat. Tapi juga menjawab kebutuhan kontekstual 10 hingga 25 tahun ke depan,” ujarnya.