Korea Selatan Usulkan Dialog dengan Korea Utara Bahas Garis Perbatasan

RRI.CO.ID, Seoul — Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young mengusulkan dialog dengan Korea Utara untuk membahas persoalan di sepanjang perbatasan. Usulan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antar-Korea setelah ledakan ranjau darat di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ) pada pekan lalu.

Ledakan tersebut terjadi pada 21 September 2026 di sisi Korea Selatan dari Garis Demarkasi Militer (MDL) yang memisahkan kedua Korea. Militer Korea Selatan menuding Korea Utara bertanggung jawab atas ledakan tersebut, dilansir dari The Korea Herald dan Yonhap.

Insiden itu menyebabkan tiga tentara Korea Selatan terluka, dengan dua di antaranya mengalami luka kritis. Militer Korea Selatan kemudian menuntut permintaan maaf serta meminta Pyongyang mengambil tindakan yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Namun, Korea Utara dengan tegas membantah keterlibatannya dalam ledakan ranjau. Pyongyang menuduh Seoul memanipulasi hasil penyelidikan untuk menyalahkan Korea Utara.

Chung mengatakan akar persoalan insiden tersebut berkaitan dengan garis gencatan senjata, khususnya Garis Demarkasi Militer atau MDL. Ia mengusulkan agar kedua Korea segera bertemu dan mulai berkomunikasi.

“Sebagai menteri unifikasi, saya mengusulkan kepada Korea Utara agar kita bertemu sekarang dan berkomunikasi,” kata Chung. Ia juga mengusulkan verifikasi serta survei ulang terhadap posisi MDL.

Menurut Chung, garis perbatasan yang semakin sulit terlihat menjadi salah satu faktor utama di balik ledakan ranjau di DMZ. Ia sebelumnya memperpendek kunjungannya ke Eropa dan kembali ke Korea Selatan pada Kamis, 1 Oktober 2026 untuk menangani dampak insiden tersebut.

Chung juga memperingatkan agar Korea Selatan tidak kembali menggunakan pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan sebagai respons terhadap ledakan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya.

Chung menegaskan bahwa Seoul tidak berniat memperlakukan Pyongyang secara bermusuhan. Menurutnya, kedua Korea perlu duduk bersama untuk membuka jalan menuju hidup berdampingan secara damai.

Ia juga meminta agar insiden tersebut tidak digunakan untuk mendiskreditkan dan mendistorsi upaya pemerintah Korea Selatan menuju perdamaian. Setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 1953, Komando PBB dan militer Korea Utara memasang 1.292 papan tanda di sepanjang MDL.

Papan tanda tersebut digunakan untuk menandai garis gencatan senjata antara kedua Korea. Namun, saat ini hanya sekitar 200 papan tanda yang masih dalam kondisi utuh, sebagian besar mengalami kerusakan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengakui adanya perbedaan antara garis dasar MDL milik Komando PBB dan garis yang digunakan militer Korea Selatan. Perbedaan tersebut ditemukan pada sekitar 60 persen koordinat perbatasan kedua Korea.