Pelapor Khusus PBB Desak Malaysia Hentikan Pemulangan Warga Myanmar

  • 02 Okt 2026 14:10 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pelapor Khusus PBB Kelley Currie mendesak Malaysia menghentikan pemulangan warga Myanmar, karena kondisi konflik dan kekerasan yang masih berlangsung dinilai berisiko melanggar prinsip non-refoulement.
  • Sekitar 5.000 warga Myanmar, termasuk perempuan dan anak-anak, berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM serius jika dipulangkan.
  • Currie menyoroti situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine, termasuk konflik bersenjata, kekerasan terhadap Rohingya, serta serangan udara militer Myanmar pada 28 September.

RRI.CO.ID, Kuala Lumpur — Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar mendesak Malaysia menghentikan pemulangan warga negara Myanmar. Desakan tersebut disampaikan Kelley Currie pada Kamis, 1 Oktober 2026, dilansir dari Anadolu.

Desakan tersebut disampaikan karena pemulangan di tengah konflik yang masih berlangsung dinilai berisiko melanggar prinsip non-refoulement. Prinsip non-refoulement melarang pemulangan seseorang ke tempat yang dapat membahayakan keselamatan dan hak asasinya.

Currie memperingatkan sekitar 5.000 warga Myanmar berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya jika dipulangkan. Mereka yang berisiko tersebut termasuk perempuan dan anak-anak.

Currie mengatakan Pemerintah Malaysia telah mulai memulangkan warga Myanmar melalui program yang disebut sebagai “pemulangan sukarela”. Program tersebut disepakati dengan otoritas militer Myanmar.

Malaysia mulai memulangkan kelompok pertama yang terdiri dari 1.476 orang pada 29 September. Currie menilai risiko terjadinya refoulement dalam kondisi saat ini cukup besar.

Menurut Currie, kondisi untuk pemulangan yang aman, bermartabat, berkelanjutan, dan benar-benar sukarela belum terpenuhi. Ia menyoroti konflik bersenjata yang masih berlangsung di Myanmar serta kekerasan yang meluas di Negara Bagian Rakhine.

Kondisi tersebut juga mencakup pelanggaran terhadap populasi Rohingya. Currie mengatakan situasi di Rakhine menunjukkan masih adanya risiko serius bagi warga yang dikembalikan ke Myanmar.

Currie turut mengecam serangan udara yang dilakukan militer Myanmar pada 28 September. Serangan tersebut menyasar sebuah pasar yang ramai di Desa Pike Thae, Kotapraja Kyauktaw, Negara Bagian Rakhine.

Serangan udara tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 50 warga sipil dan melukai banyak orang lainnya. Currie menilai kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keamanan pemulangan warga Myanmar.

Ia mendesak Malaysia memperhatikan kriteria hukum, kemanusiaan, dan praktis yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulangan sukarela. Currie juga meminta Malaysia memastikan hak asasi seluruh pengungsi Myanmar di negara tersebut tetap terlindungi.

Currie menekankan bahwa pemulangan harus dilakukan dalam kondisi aman, bermartabat, berkelanjutan, dan benar-benar berdasarkan kehendak para pengungsi. Currie menyerukan agar pemulangan dihentikan hingga persyaratan untuk kembali secara aman dan sukarela benar-benar terpenuhi.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....