WTO: Gangguan Selat Hormuz Ancam Perdagangan Global

RRI.CO.ID, Jenewa — Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun akibat gangguan di Selat Hormuz. Gangguan rantai pasok di jalur strategis tersebut mengancam harga pangan dan pupuk global, dilansir dari Anadolu, Sabtu, 19 September 2026.

Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan sistem perdagangan global masih menunjukkan ketahanan. Namun, konflik yang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota WTO.

Okonjo-Iweala mencatat perdagangan barang global tumbuh 4,6 persen tahun ini di tengah tekanan geopolitik. Sebanyak 72 persen perdagangan global masih berlangsung berdasarkan aturan WTO.

Pertumbuhan tersebut juga melampaui proyeksi awal yang memperkirakan perdagangan barang hanya tumbuh 1,9 persen sepanjang tahun. Pertumbuhan perdagangan pada kuartal pertama mencapai 3,2 persen.

Menurut Okonjo-Iweala, lonjakan perdagangan terkait kecerdasan buatan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut. Perdagangan semikonduktor dan cip turut meningkat melalui kesepakatan tarif rendah atau nol yang mencakup pengiriman senilai 3 triliun dolar AS.

Namun, Okonjo-Iweala meminta negara-negara tetap mewaspadai keberlanjutan tren tersebut. Ia mengatakan manfaat ekonomi dari lonjakan perdagangan masih terkonsentrasi di Amerika Utara dan Asia Timur.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai inklusivitas pasar global. Okonjo-Iweala mengatakan cadangan nasional untuk sementara membantu melindungi pasar dari dampak gangguan di Selat Hormuz.

Namun, blokade berkepanjangan di jalur tersebut diperkirakan akan meningkatkan biaya pertanian. Perusahaan pelayaran masih mempertahankan volume perdagangan dengan mengalihkan kapal ke rute alternatif.

Namun, pengalihan tersebut membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan menimbulkan biaya tambahan yang besar. Okonjo-Iweala memperingatkan kondisi tersebut dapat mengancam stabilitas rantai pasok dalam jangka panjang.

Pemerintah berbagai negara kini menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan gangguan jalur perdagangan strategis. Ketidakstabilan rantai pasok dan perubahan teknologi turut mendorong pembahasan reformasi aturan perdagangan global.

Okonjo-Iweala mengatakan reformasi kelembagaan diperlukan untuk mendukung pembangunan global yang lebih berkeadilan. Ia menilai kerangka kerja WTO saat ini kerap gagal memberikan manfaat yang memadai bagi negara-negara berkembang.

Negara-negara berkembang didorong ikut menyusun kebijakan perdagangan yang dimodernisasi. Reformasi tersebut diharapkan memperbaiki mekanisme kelembagaan yang tidak lagi berfungsi dan mencegah negara berkembang tertinggal.