PBB Serukan Penghentian Operasi Israel di Lebanon Selatan
- 10 Sep 2026 14:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya operasi militer Israel di Lebanon selatan.
- Operasi militer Israel telah menyebabkan kematian warga sipil, mengungsi ribuan orang, dan menghancurkan sebuah rumah sakit.
- Juru bicara Guterres menekankan kekhawatiran khusus atas serangan yang berdampak pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis serta fasilitas publik lainnya.
RRI.CO.ID, New York - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya operasi militer Israel di Lebanon selatan. Operasi tersebut dilaporkan telah menewaskan warga sipil, menyebabkan ribuan orang mengungsi, dan menghancurkan sebuah rumah sakit.
Juru Bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres secara khusus mengkhawatirkan serangan Israel yang berdampak pada rumah sakit. Serangan tersebut juga dilaporkan berdampak pada fasilitas publik, dilansir dari Xinhua, Kamis, 10 September 2026.
PBB juga menyoroti pembatasan akses kemanusiaan di wilayah terdampak. Guterres prihatin terhadap serangkaian serangan yang berlangsung sejak akhir pekan hingga Senin, 7 September 2026 terutama di wilayah Nabatieh.
Meskipun serangan terjadi di luar wilayah operasi pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL, pasukan tersebut terus memantau situasi keamanan. UNIFIL juga menyatakan keprihatinan terhadap memburuknya kondisi keamanan secara lebih luas.
Pasukan penjaga perdamaian PBB mencatat peningkatan signifikan aktivitas militer Israel, termasuk operasi darat, tembakan proyektil, dan serangan udara. Aktivitas tersebut juga mencakup pelanggaran wilayah udara Lebanon.
Eskalasi kekerasan juga memaksa masyarakat meninggalkan rumah mereka. Menurut otoritas setempat, sekitar 5.000 keluarga atau sekitar 20.000 orang meninggalkan Distrik Nabatieh pada pekan lalu.
Sebagian besar keluarga yang mengungsi memilih tinggal bersama kerabat atau komunitas yang menampung mereka, bukan di tempat penampungan kolektif. Kondisi tersebut menunjukkan dampak langsung eskalasi terhadap masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) kembali menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional. Hal tersebut mencakup perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil.
OCHA juga menekankan pentingnya mempertahankan akses kemanusiaan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat eskalasi terbaru tetap dapat dijangkau.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....