Sebanyak 15 Negara Bentuk Koalisi Pertahanan Maritim Internasional

RRI.CO.ID, Jeddah - Arab Saudi menyatakan 15 negara telah menandatangani pernyataan untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional. Pengumuman tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Kamis, 13 Agustus 2026, dilansir dari Anadolu.

Sebanyak 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional untuk bergabung dalam koalisi. Negara-negara tersebut juga telah menandatangani piagam koalisi dan secara resmi mengumumkan keanggotaan mereka.

Pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan ketiga para perencana koalisi yang digelar di Jeddah pada Kamis. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyebut langkah tersebut sebagai peluncuran nyata koalisi menuju tahap aktivasi kelembagaan dan operasional.

Sejumlah negara lainnya masih menyelesaikan prosedur nasional yang diperlukan untuk bergabung. Koalisi tersebut dibentuk untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan maritim antarnegara.

Arab Saudi akan memimpin koalisi tersebut, sementara posisi wakil komandan akan diberikan kepada perwakilan Pakistan. Penunjukan struktur kepemimpinan ini menjadi bagian dari persiapan koalisi menuju tahap operasional.

Arab Saudi dan 13 negara lainnya sebelumnya mengumumkan pembentukan Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional pada 30 Juli. Koalisi tersebut bertujuan menjaga keamanan jalur pelayaran dan kebebasan navigasi di kawasan strategis.

Perdagangan internasional dan jalur pasokan energi juga menjadi kepentingan utama yang ingin dilindungi. Wilayah yang menjadi fokus koalisi mencakup Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden.

Pembentukan koalisi diharapkan dapat memperkuat keamanan maritim di kawasan tersebut. Keamanan jalur pelayaran dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan internasional dan stabilitas pasokan energi.

Pada 6 Agustus, Laksamana Muda Arab Saudi Abdullah bin Salem Al-Shehri ditunjuk sebagai komandan koalisi. Penunjukan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pembentukan struktur kepemimpinan koalisi.

Koalisi kini bergerak menuju tahap operasional untuk memperkuat pertahanan dan keamanan maritim. Negara-negara anggota diharapkan terus menyelesaikan prosedur nasional agar koalisi dapat menjalankan tugasnya secara penuh.