Menlu Iran: Perundingan dengan AS Belum Bisa Dilanjutkan

RRI.CO.ID, Teheran — Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat belum dapat dilanjutkan. Ia menegaskan Washington harus terlebih dahulu menghentikan pelanggaran terhadap nota kesepahaman (MoU) yang baru ditandatangani kedua negara.

Araghchi menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di sela-sela sebuah acara di Teheran pada Minggu, 9 Agustus 2026. Menurut Araghchi, saat ini tidak ada perundingan resmi yang berlangsung antara Iran dan AS, dilansir dari Xinhua.

Kedua pihak memang masih bertukar pesan melalui sejumlah mediator, tetapi proses tersebut belum dapat disebut sebagai perundingan. Ia mengatakan beberapa negara perantara tengah berupaya membantu menghidupkan kembali dialog antara Teheran dan Washington.

Namun, Araghchi menegaskan bahwa upaya tersebut belum dapat menghasilkan perundingan baru selama AS masih dianggap melanggar MoU. Iran juga menuntut Washington memberikan kompensasi atas pelanggaran yang menurut Teheran telah dilakukan.

Araghchi juga memberikan perkembangan mengenai pembicaraan Iran dengan Oman terkait pengaturan lalu lintas maritim baru di Selat Hormuz. Iran dan Oman sedang membahas penetapan rute baru untuk memungkinkan pelayaran kapal yang lebih aman melalui jalur strategis tersebut.

Menurut Araghchi, pembicaraan dengan Oman sejauh ini berlangsung dengan baik dan telah mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir. Namun, ia menegaskan kesepakatan Iran dan Oman mengenai rute baru tidak secara otomatis berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali.

Ia mengatakan masih terdapat sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum jalur perairan tersebut dapat dibuka kembali. Persyaratan tersebut telah disampaikan Iran kepada Amerika Serikat melalui para mediator.

Iran memperketat pengawasan terhadap Selat Hormuz sejak 28 Februari setelah Israel dan AS melakukan serangan gabungan terhadap wilayah Iran. Teheran kemudian melarang pelayaran aman bagi kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penting bagi perdagangan dan pengiriman energi internasional. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi rantai pasokan dan pasar energi global.