RRI.CO.ID, Jenewa — Delapan asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka memperingatkan bahwa biaya tersebut dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Surat itu juga ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Arsenio Dominguez, dilansir dari Anadolu, Kamis, 6 Agustus 2026.

Surat tersebut dikirim pada Senin, 3 Agustus 2026 dan dipublikasikan pada Rabu, 5 Agustus 2026 oleh Kamar Pelayaran Internasional. Dalam surat tersebut, kelompok pelayaran menyebut biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk tarif terselubung.

Mereka menilai penerapan biaya wajib akan menjadi penyimpangan dari praktik internasional yang telah berlangsung selama ini. Asosiasi tersebut memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat menciptakan preseden bagi penerapan tarif serupa di jalur perairan internasional lainnya.

Mereka juga khawatir langkah tersebut dapat melemahkan kerangka hukum internasional yang mengatur kebebasan transit. Menurut kelompok pelayaran, biaya tambahan transportasi laut akan berdampak pada rantai pasok global.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengiriman, harga energi, inflasi, serta ketidakpastian ekonomi dunia. Delapan organisasi yang menandatangani surat tersebut berasal dari berbagai kelompok industri pelayaran internasional.

Kelompok tersebut termasuk asosiasi pemilik kapal, operator kapal tanker, hingga organisasi perdagangan maritim global. Mereka juga menegaskan bahwa keselamatan pelaut dan kebebasan navigasi tidak boleh dikorbankan dalam proses penyelesaian konflik regional.

Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Oman mencapai kesepahaman awal mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan kesepakatan akhir antara kedua negara hampir selesai.

Kesepahaman Iran dan Oman mencakup pengaturan lokasi jalur masuk dan keluar bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, Gharibabadi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti pembukaan penuh jalur strategis tersebut.

Ia menyebut pengaturan baru itu sebagai model berbeda dari praktik yang telah berlangsung selama 60 tahun terakhir. Menurutnya, perubahan diperlukan karena kondisi keamanan kawasan saat ini telah berubah.

Dewan IMO sebelumnya menyatakan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz harus tetap bebas dari tarif dan biaya berdasarkan hukum internasional. IMO menegaskan setiap kesepakatan antara negara-negara pesisir kawasan harus menjamin transit kapal secara bebas, tanpa diskriminasi, dan tanpa hambatan.

Kelompok pelayaran internasional menyerukan agar penyelesaian konflik regional tidak mengganggu aturan pelayaran yang telah diakui secara internasional. Mereka berharap PBB dan IMO dapat memastikan Selat Hormuz tetap terbuka serta bebas dari hambatan tambahan bagi kapal komersial.