RRI.CO.ID, Madrid — Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyalahkan jaringan penyelundup manusia atas masuknya sekitar 60.000 migran dari Maroko ke wilayah Ceuta. Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 57 orang meninggal, dilansir dari BBC News, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sánchez menyebut gelombang penyeberangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Sementara itu, Italia merespons dengan menangguhkan sementara pengaturan kawasan bebas perbatasan Schengen dengan Spanyol.

Lonjakan migran terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa migran yang dihentikan di laut tidak dapat langsung dipulangkan ke Maroko. Mereka harus menjalani proses hukum terlebih dahulu sebelum dapat dikembalikan.

Hingga Jumat, 31 Juli 2026 malam, lebih dari 48.000 migran telah kembali ke Maroko secara sukarela. Mereka termasuk seorang migran yang mengaku memilih pulang karena situasi di Ceuta sangat berbahaya.

Ceuta merupakan wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang telah lama menjadi salah satu jalur utama migran menuju Eropa. Pada musim panas, upaya penyeberangan biasanya meningkat, sementara Ceuta dan Melilla menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika.

Sebelum lonjakan tersebut, pejabat setempat telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat karena meningkatnya upaya penyeberangan. Namun, situasi berubah kacau ketika pengawasan perbatasan tidak mampu menahan arus migran.

Warga setempat menggambarkan ribuan migran memenuhi jalanan dan ruang-ruang publik sehingga banyak toko memilih tutup. Sementara itu, sebagian warga memutuskan tetap berada di rumah karena merasa takut.

Presiden Ceuta Juan Jesús Vivas mengatakan jumlah migran yang datang setara dengan sekitar 70 persen populasi kota. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri Spanyol memperkirakan sekitar 50.000 orang memasuki Ceuta sejak Kamis, 30 Juli 2026 dini hari.

Pemerintah kemudian mengerahkan militer untuk memperkuat pengamanan di Ceuta dan Melilla. Sánchez mengatakan jaringan penyelundup manusia sengaja menyalahartikan putusan Mahkamah Agung sehingga memicu lonjakan migran.

Pemerintah Spanyol juga mempertimbangkan untuk memperkuat pengamanan di perbatasan dengan Maroko. Hingga kini belum diketahui mengapa aparat perbatasan Maroko tidak menghentikan gelombang penyeberangan tersebut.