RRI.CO.ID, London — Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Arsenio Dominguez menolak usulan Amerika Serikat dan Iran untuk mengenakan biaya pelayaran aman di Selat Hormuz. Menurutnya, usulan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional sehingga tidak memiliki dasar untuk diterapkan.

Melansir dari Kyodo News, Sabtu, 25 Juli 2026, Dominguez menegaskan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum internasional tidak dapat diberlakukan. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di London saat menanggapi usulan pungutan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

IMO sebelumnya mulai mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut pada Juni. Namun, operasi tersebut dihentikan setelah terjadi serangan terhadap kapal-kapal niaga. Hingga kini, sekitar 500 kapal masih berada di kawasan tersebut. Menurut Dominguez, operasi evakuasi hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat jaminan keamanan dari Iran dan Amerika Serikat.

Ia juga mengungkapkan telah ada pembicaraan mengenai kerangka kerja baru yang melibatkan IMO, Iran, dan Oman. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk memantau keamanan di Selat Hormuz, meski hingga kini belum ada usulan resmi.

Di tengah meningkatnya ketegangan, kelompok Houthi di Yaman juga mendeklarasikan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi. Dominguez menegaskan pelayaran tidak boleh dijadikan alat dalam konflik geopolitik dan kebebasan navigasi harus tetap dilindungi.

Ia menambahkan Asia menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh ketidakstabilan di Selat Hormuz. Hal tersebut karena Asia sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah.

Dominguez menilai Jepang, sebagai negara maritim, dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan. Ia juga menilai Jepang dapat memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.