RRI.CO.ID, Manila — Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN berharap perundingan Kode Etik (CoC) Laut China Selatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026. Kode etik tersebut disusun sebagai upaya mencegah konflik di kawasan, dilansir dari NHK, Jumat, 24 Juli 2026.

Konflik tersebut masih menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, dan sejumlah negara lain yang memiliki klaim wilayah tumpang tindih. Harapan tersebut disampaikan dalam komunike bersama yang dirilis ASEAN setelah pertemuan di Manila, Selasa, 22 Juli 2026.

Situasi di Laut China Selatan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut. Dalam komunike tersebut, ASEAN tidak secara langsung menyebut nama Tiongkok.

Namun, sejumlah menteri menyampaikan keprihatinan terhadap reklamasi lahan dan berbagai aktivitas. Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap insiden serius di kawasan Laut China Selatan yang dinilai membahayakan keselamatan seluruh pihak.

ASEAN juga kembali menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, mengatakan perundingan Kode Etik di Laut China Selatan kini mengarah pada tahap penyelesaian.

Ia berharap negosiasi tersebut dapat dirampungkan sebelum akhir tahun dan menyebut banyak negara memiliki kemauan politik untuk mencapai kesepakatan. Selain membahas Laut China Selatan, komunike tersebut juga menyoroti situasi di Myanmar.

Para menteri sepakat melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN dan pemerintah militer Myanmar. Konsensus tersebut mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan di Myanmar sebagai salah satu poin utamanya.

Hasil peninjauan pelaksanaan Konsensus Lima Poin akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Hasil tersebut akan disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.