RRI.CO.ID, Tokyo — Jepang berencana memanfaatkan lima selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim, dilansir dari South China Morning Post, Kamis, 23 Juli 2026.

Tokyo khawatir ketegangan geopolitik dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara rinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut.

Tokyo akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan tersebut akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang.

Jalur alternatif itu diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan perdagangan.

Sekitar 90 persen impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara Teluk dan biasanya dikirim melalui Selat Hormuz. Kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pasokan gas alam dan pupuk.

Para analis menilai proyek pemetaan jalur laut tersebut dapat memperkuat kerja sama Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. Langkah itu juga dinilai berkaitan dengan meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan Pasifik Barat.

Jepang akan mengalokasikan dana sebesar 2 miliar yen (Rp219,3 miliar) melalui program bantuan pembangunan resmi. Biaya tersebut dialokasikan untuk mendukung proyek di Indonesia, Filipina, dan Timor-Leste.

Lima wilayah yang akan dipetakan Jepang meliputi Selat Maluku, Selat Ombai, dan Selat Sunda di Indonesia. Jepang juga memetakan Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina.

Jika berhasil, kapal dapat menghindari Laut Cina Selatan dan melewati jalur antara kepulauan Indonesia dan Filipina sebelum menuju Jepang. Proyek tersebut mencakup survei hidrografi, penelitian dasar laut, serta pemasangan alat bantu navigasi.

Jepang juga akan membagikan hasil peta laut kepada negara-negara di sekitar kawasan untuk mendukung keamanan jalur perdagangan. Analis keamanan maritim menilai gangguan terhadap jalur laut dapat berdampak besar terhadap ekonomi Jepang.

Jika jalur perdagangan terhambat lama, harga energi dapat meningkat, produksi industri terganggu, serta biaya pangan dan bahan baku naik. Selain itu, Jepang menghadapi tantangan dari meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di Pasifik Barat.

Pemerintah Jepang berharap proyek pemetaan jalur laut tersebut dapat meningkatkan keamanan transportasi maritim. Langkah itu juga diharapkan mampu melindungi kepentingan ekonomi Jepang dari berbagai ancaman geopolitik.