Hamas Serahkan Pemerintahan Gaza kepada Komite Dukungan PBB
- 07 Jul 2026 15:12 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Hamas membubarkan pemerintahannya di Jalur Gaza dan akan menyerahkan administrasi kepada komite teknis yang didukung PBB sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.
- Hamas belum berkomitmen melucuti senjata atau menyerahkan kendali keamanan, sehingga efektivitas transisi pemerintahan masih dipertanyakan. Board of Peace menegaskan akan menilai Hamas berdasarkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
- Proses perdamaian Gaza masih menghadapi kebuntuan, terutama terkait pelucutan senjata Hamas.
RRI.CO.ID, Gaza - Hamas mengumumkan membubarkan pemerintahannya di Jalur Gaza sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Kelompok tersebut menyatakan menyerahkan pemerintahan kepada komite teknis yang didukung PBB, dilansir dari PBS, Senin, 6 Juli 2026.
Hamas menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap rekonstruksi Gaza setelah bertahun-tahun dilanda perang. Namun, kelompok tersebut belum menyatakan akan melucuti senjata maupun menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional.
Oleh karena itu, belum jelas apakah langkah tersebut akan membawa perubahan nyata di lapangan. Board of Piece (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut pengumuman tersebut.
Lembaga itu menegaskan akan menilai Hamas berdasarkan tindakan, bukan sekadar janji. BoP menekankan bahwa komite teknokratis harus menguasai seluruh persenjataan di Gaza sesuai isi perjanjian gencatan senjata.
Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan hanya staf teknis dan profesional yang tetap menjalankan pelayanan publik. Menurutnya, seluruh pegawai layanan publik siap bekerja di bawah Komite Nasional Administrasi Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut keputusan itu sebagai langkah positif dalam pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata. Komite teknokrat yang berbasis di Kairo dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.
Komite tersebut bertugas memulihkan layanan dasar dan mengawasi urusan sipil di Gaza di bawah pengawasan PBB dan Board of Peace. Sembilan bulan setelah kesepakatan gencatan senjata ditandatangani, perundingan tahap kedua masih mengalami kebuntuan.
Salah satu isu utama yang belum disepakati adalah pelucutan senjata Hamas. Sementara itu, kelompok tersebut bersikeras agar tahap pertama perjanjian diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembahasan mengenai persenjataan dimulai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....