PBB: Perluasan Wilayah Israel di Gaza Tingkatkan Risiko dan Hambat Bantuan

RRI.CO.ID, Jenewa — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perluasan wilayah yang dikendalikan Israel di Gaza semakin meningkatkan risiko bagi warga sipil. Kondisi tersebut juga memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, dilansir dari Anadolu, Kamis, 2 Juli 2026.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa warga Palestina kini semakin terkurung di wilayah yang lebih kecil. Kondisi tersebut disertai meningkatnya ketidakamanan, kekerasan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa situasi ini juga menghambat operasi kemanusiaan di lapangan. PBB bersama mitra kemanusiaan menyerukan perlindungan bagi warga sipil, termasuk di sepanjang apa yang disebut “garis kuning”.

Mitra kemanusiaan tersebut termasuk badan-badan PBB dan LSM yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Negara di wilayah Palestina yang diduduki. Laporan menyebutkan bahwa perluasan wilayah yang dikendalikan Israel sejak gencatan senjata pada Oktober telah meningkatkan risiko terhadap warga sipil.

Kondisi tersebut juga membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan. Kantor hak asasi manusia PBB telah memverifikasi sedikitnya 196 kematian warga Palestina, termasuk 18 perempuan dan 43 anak-anak.

Kematian tersebut terjadi dalam serangan di dekat wilayah tempat pasukan Israel dikerahkan antara 10 Oktober dan April. Dujarric mengatakan banyak korban dilaporkan tewas saat bergerak di wilayah yang tidak memiliki penandaan batas yang jelas.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko keselamatan warga sipil. Kondisi ini membuat warga Palestina semakin sulit mengakses layanan dasar di tengah memburuknya situasi keamanan di Gaza.

Selain itu, situasi serupa juga terjadi di Yerusalem Timur, di mana sekitar 360 warga Palestina telah mengungsi sejak awal 2026. Lebih dari 150 bangunan juga dilaporkan telah dihancurkan, memperburuk krisis perumahan di wilayah tersebut.

PBB menilai kondisi yang terus memburuk ini sebagai situasi kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, kebutuhan akan perlindungan warga sipil dan bantuan internasional dinilai semakin mendesak.