Oman Tolak Pengenaan Biaya Transit di Selat Hormuz

RRI.CO.ID, Muscat — Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi menegaskan negaranya tidak mendukung pengenaan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Meski demikian, Oman membuka peluang untuk membahas pungutan yang berkaitan dengan layanan maritim, dilansir dari Anadolu, Selasa, 30 Juni 3026.

Albusaidi mengatakan layanan tersebut dapat mencakup peningkatan keselamatan pelayaran, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, serta langkah-langkah pencegahan pencemaran laut. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat mengacu pada praktik yang diterapkan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Albusaidi mengatakan Oman tetap menyerukan upaya deeskalasi di kawasan dan mendukung pelaksanaan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan Muscat berkomitmen menjaga pelayaran di Selat Hormuz tetap aman, terlindungi, dan terbuka bagi seluruh pengguna.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kesepahaman baru mengenai Selat Hormuz harus sesuai dengan hukum internasional. Menurutnya, Oman tetap berpegang pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Oleh karena itu, setiap pengaturan baru harus sesuai dengan kerangka hukum tersebut. Albusaidi menyebut negara-negara Teluk memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya meredakan ketegangan dan mencegah serangan di kawasan.

Menurutnya, negara-negara di kawasan tetap berupaya menjaga stabilitas regional melalui pelaksanaan berbagai kesepakatan yang telah ada. Sebelumnya, pada 23 Juni, Iran dan Oman sepakat membentuk kelompok kerja bersama.

Kelompok tersebut dibentuk untuk melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz dan layanan maritim terkait. Kedua negara juga akan berkonsultasi dengan negara-negara pesisir lainnya serta para pemangku kepentingan terkait.