RRI.CO.ID, Evian-les-Bains — Kelompok negara maju G7 meluncurkan aliansi mineral kritis baru untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pasokan bahan baku penting bagi sektor digital dan energi hijau global.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya G7 untuk memperkuat ketahanan rantai pasok global mineral kritis. Para pemimpin menyoroti risiko ketergantungan pada satu pemasok dominan, dilansir dari Anadolu, Kamis, 18 Juni 2026.

Mereka juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap keamanan ekonomi internasional akibat kebijakan non-pasar dan praktik pemaksaan ekonomi. G7 memperingatkan bahwa pembatasan ekspor yang sewenang-wenang dan tindakan balasan dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Sebagai respons, G7 meluncurkan “Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis”. Aliansi tersebut menargetkan pengurangan ketergantungan pada satu pemasok di luar blok untuk logam tanah jarang dan magnet permanen.

Pengurangan tersebut ditargetkan menjadi di bawah 60 persen pada tahun 2030, dengan target jangka panjang, targetnya adalah mencapai 50 persen. Selain itu, para menteri G7 diminta menetapkan target pengurangan untuk mineral kritis lainnya sebelum akhir tahun.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam strategi rantai pasok dengan fokus pada negara-negara sekutu yang dianggap lebih aman dan stabil. G7 juga mencatat 195 proyek mineral yang diumumkan sejak awal 2026 dengan total investasi mencapai 64 miliar euro (Rp1,34 kuadriliun).

Untuk melindungi industri dari volatilitas pasar, G7 mempertimbangkan subsidi selisih harga, mekanisme pengadaan bersama, serta penetapan harga dasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan stabilitas bagi produsen dan konsumen mineral kritis.

Selain aspek ekonomi, G7 juga menekankan pentingnya transparansi dan keberlanjutan dalam rantai pasok. Inisiatif ini akan dimulai dengan dua mineral utama, yakni litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahun.

G7 juga berkomitmen menerapkan standar untuk mengidentifikasi risiko kerja paksa dalam rantai pasok mineral. G7 akan berbagi data untuk mengantisipasi krisis pasokan, membangun cadangan strategis, serta meningkatkan kemampuan daur ulang.

Saat ini, Tiongkok masih mendominasi pemrosesan mineral global, termasuk lebih dari 90 persen tanah jarang dan 80 persen grafit baterai. Tiongkok juga menguasai sebagian besar pasokan litium dan kobalt dunia.

Negara kaya sumber daya seperti Australia, Chile, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo masih bergantung pada Tiongkok untuk proses pengolahan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Kanada memiliki potensi tambang besar namun terbatas dalam kapasitas pemurnian domestik.

Uni Eropa masih bergantung pada impor akibat regulasi lingkungan yang ketat dan biaya produksi yang tinggi. Kondisi ini membuat negara-negara Barat masih tertinggal dalam rantai nilai mineral global.