RRI.CO.ID, Islamabad — Pakistan akan menjadi tuan rumah acara untuk menandai kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran di Jenewa. Pengumuman tersebut disampaikan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dalam pidatonya di parlemen pada Senin, 15 Juni 2026.

Melansir dari Al Arabiya dan Bloomberg, Sharif menyebut kesepakatan antara Washington dan Teheran sebagai tonggak sejarah dunia. Menurutnya, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk mengakhiri perang secara permanen, termasuk konflik yang berkaitan dengan Lebanon.

Acara peringatan kesepakatan damai itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas perannya dalam tercapainya kesepakatan tersebut.

Sharif juga memuji Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, yang dinilai memainkan peran luar biasa dalam upaya perdamaian. Ia mengaku menyaksikan langsung berbagai upaya diplomatik yang dilakukan Munir.

Menurutnya, kepala militer tersebut bekerja tanpa henti selama proses perundingan dan tidak pernah kehilangan harapan untuk mencapai perdamaian. Sharif juga memberikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dan Menteri Dalam Negeri, Mohsin Naqvi.

Keduanya dinilai aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin Iran selama proses diplomasi berlangsung. Sharif bahkan meminta para anggota parlemen untuk menyambut Duta Besar Iran yang hadir dalam sidang tersebut.

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran sebelumnya memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global. Harga minyak dan pupuk sempat melonjak akibat blokade di Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak dan gas dunia.

Pada awal tahun ini, Pakistan mengajukan rencana aksi 15 poin untuk membantu menjembatani perbedaan antara kedua negara. Pakistan juga sempat dipertimbangkan sebagai lokasi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Trump.

Selain kepentingan diplomatik, Pakistan juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar untuk membantu mengakhiri krisis tersebut. Negara itu menghadapi risiko kekurangan energi yang serius akibat terganggunya arus pengiriman energi melalui Selat Hormuz.