PBB Desak AS Tinjau Ulang Kebijakan Imigrasi jelang Piala Dunia

  • 11 Jun 2026 13:36 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Komisaris HAM PBB Volker Türk mendesak AS meninjau ulang kebijakan imigrasi dan keamanan menjelang Piala Dunia karena dinilai berpotensi mencoreng turnamen.
  • Sejumlah peserta dan pendukung dilaporkan terdampak kebijakan tersebut, termasuk pejabat tim nasional Iran yang tidak memperoleh visa serta wasit Somalia berakreditasi FIFA yang ditolak masuk ke Amerika Serikat.
  • PBB menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, serta meminta diakhirinya dehumanisasi terhadap migran, pengungsi, dan pencari suaka agar Piala Dunia dapat menjadi ajang persatuan dan perdamaian.

RRI.CO.ID, Jenewa — Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mendesak Amerika Serikat untuk meninjau ulang kebijakan imigrasi dan keamanannya. Ia meminta adanya perombakan besar terhadap kebijakan tersebut menjelang pembukaan Piala Dunia, dilansir dari UN News, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, praktik profil rasial, pengawasan yang berlebihan, dan penegakan hukum yang agresif masih menjadi persoalan serius. Ia menilai kondisi tersebut berisiko mencoreng penyelenggaraan Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juni 2026, Türk mengatakan, ajang olahraga besar seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan dan perdamaian. Ia menegaskan bahwa Piala Dunia harus menyediakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi para pemain, ofisial, suporter, serta masyarakat.

Türk menyoroti sejumlah insiden yang dilaporkan terkait kebijakan imigrasi Amerika Serikat. Salah satunya adalah keputusan tim nasional Iran memindahkan kamp pelatihannya dari Arizona ke Meksiko.

Hal tersebut terjadi setelah beberapa pejabat Iran dilaporkan tidak memperoleh visa untuk memasuki AS. Selain itu, seorang wasit asal Somalia yang telah memperoleh akreditasi FIFA ditolak masuk AS dan dipulangkan karena alasan pemeriksaan keamanan.

Sejumlah suporter dari berbagai negara turut menghadapi kendala perjalanan. Pendukung dari Maroko dan Skotlandia melaporkan bahwa dokumen perjalanan mereka ditolak atau dicabut sesaat sebelum keberangkatan.

Menurut Türk, berbagai insiden tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam penerapan kebijakan penegakan imigrasi. Ia menyerukan agar kebijakan yang diterapkan tetap menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

Türk juga mengingatkan pentingnya mengakhiri dehumanisasi terhadap migran, pengungsi, dan pencari suaka. Ia menegaskan bahwa narasi yang memecah belah dan mempolarisasi masyarakat tidak memberikan manfaat bagi siapa pun.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....