Kamboja Dorong Penyelesaian Sengketa Thailand lewat UNCLOS

RRI.CO.ID, Hanoi — Proses konsiliasi berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dapat menjadi jalan menyelesaikan sengketa maritim dengan Thailand. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dilansir dari Phnom Penh Post, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, mekanisme tersebut juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan antara kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Hun Manet dalam Forum Masa Depan ASEAN di Hanoi, Vietnam.

Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Thailand. Ia juga menyatakan bahwa kedua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk memelihara perdamaian dan kemakmuran di kawasan.

Menurut Hun Manet, penghormatan terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah ada merupakan prinsip penting dalam penyelesaian konflik. Ia juga menekankan pentingnya dialog dengan itikad baik serta sikap saling menghormati antara para pihak yang bersengketa.

Ia menilai prinsip-prinsip tersebut penting untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai. Menurutnya, prinsip-prinsip itu juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan menciptakan perdamaian jangka panjang.

Kamboja dan Thailand telah lama terlibat sengketa maritim yang berkaitan dengan klaim wilayah di Teluk Thailand. Ketegangan antara kedua negara sempat meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan memicu bentrokan bersenjata.

Sementara itu, kerangka negosiasi bilateral yang sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah berakhir. Hun Manet mengatakan solusi damai akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak konflik.

Menurutnya, pemulihan kepercayaan dapat memungkinkan warga yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka dengan aman. Wilayah yang disengketakan diperkirakan mencakup sekitar 26.000 kilometer persegi dan diyakini memiliki cadangan minyak serta gas alam yang signifikan.

Kamboja secara resmi memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS pada 2 Juni 2026 untuk melindungi kedaulatan dan hak maritimnya. Langkah tersebut diambil setelah Thailand mengakhiri nota kesepahaman tahun 2001 yang menjadi dasar negosiasi atas klaim maritim yang tumpang tindih.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya peluang kemajuan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Thailand telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam proses konsiliasi dengan menunjuk perwakilan yang akan terlibat dalam pembahasan.

Hun Manet menyambut positif keputusan tersebut dan menilai partisipasi Thailand sebagai langkah penting menuju penyelesaian damai. Ia berharap proses UNCLOS dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua negara sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas kawasan.