Palestina: Krisis Obat akibat Dana Ditahan Israel Ancam Ribuan Pasien

RRI.CO.ID, Ramallah — Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa ribuan pasien menghadapi risiko serius akibat krisis obat-obatan. Krisis tersebut dipicu oleh penahanan pendapatan kliring Palestina oleh Israel, dilansir dari Anadolu, Sabtu, 6 Juni 2026.

Lebih dari 4.000 pasien kanker termasuk kelompok yang paling terdampak. Sementara itu, ratusan obat dan perlengkapan medis dilaporkan telah habis, menurut pernyataan Kementerian, Kamis, 4 Juni 2026.

Dana yang ditahan tersebut dikenal dengan nama maqasa, yaitu pendapatan pajak atas barang yang diimpor ke wilayah Palestina. Dana tersebut dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina.

Sejak 2019, Israel mulai memotong sebagian dana tersebut, dan dalam lebih dari satu tahun terakhir tidak melakukan transfer dana sama sekali. Nilai total dana yang ditahan kini disebut telah melebihi 5 miliar dolar AS (Rp90,4 triliun).

Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa lebih dari 726 jenis obat dan bahan medis habis pakai telah habis dari gudang pusat. Persediaan obat-obatan penting, terapi kanker, dan stok darurat juga mengalami kekurangan yang parah.

Kondisi ini mengancam layanan kesehatan bagi ribuan pasien di Palestina. Mereka termasuk pasien yang menjalani cuci darah, menderita penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan medis khusus.

Menurut kementerian, sebanyak 180 obat esensial dari 520 jenis yang rutin disediakan telah habis. Selain itu, persediaan 50 obat kanker dari 97 kategori pengobatan juga telah kosong.

Sebanyak 79 bahan laboratorium dan 265 perlengkapan medis khusus dilaporkan tidak tersedia, sehingga mengganggu layanan diagnosis, pengobatan, hingga pembedahan. Kementerian menegaskan bahwa penahanan dana selama sekitar 15 bulan menjadi penyebab utama krisis yang terjadi saat ini.

Pendapatan kliring menyumbang sekitar 68 persen pemasukan pemerintah Palestina. Kekurangan dana tersebut menghambat kemampuan pemerintah membayar perusahaan farmasi dan pemasok, sehingga proses pengadaan obat-obatan menjadi lebih lambat.

Dampak krisis juga dirasakan di rumah sakit pemerintah. Lebih dari 11.000 operasi terpaksa ditunda akibat keterbatasan perlengkapan medis dan menurunnya kapasitas operasional.

Kementerian Kesehatan Palestina pun menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan organisasi kemanusiaan untuk segera memberikan bantuan darurat. Kementerian juga mengajukan permohonan bantuan obat-obatan penyelamat nyawa dan perlengkapan medis senilai 50 juta dolar AS (Rp904,7 miliar).