PBB Serukan Kerja Sama Global yang Lebih Kuat Hadapi Kejahatan Modern

RRI.CO.ID, Wina — Sesi ke-35 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) resmi dibuka di Wina pada Senin, 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri pejabat PBB, delegasi negara anggota, dan para ahli, dikutip dari Xinhua.

Pertemuan tersebut berfokus pada upaya menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dalam pembukaan sesi, para pejabat PBB menyerukan penguatan kerja sama internasional serta pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif.

Mereka menilai perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah pola kejahatan, sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Monica Juma mengatakan fondasi multilateralisme tengah menghadapi berbagai tantangan.

Di saat yang sama, jaringan kriminal terus beradaptasi dan mengembangkan metode baru dalam menjalankan aktivitas mereka. Menurut Juma, CCPCJ tetap menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil.

Forum tersebut bertujuan mencari solusi bersama dalam pencegahan kejahatan dan penguatan sistem peradilan pidana. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas negara menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman kriminal yang semakin bersifat global.

Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Lok Bahadur Thapa menyoroti ancaman kejahatan terorganisasi, korupsi, kejahatan siber, dan terorisme. Menurutnya, upaya memerangi berbagai bentuk kejahatan tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Langkah tersebut juga diperlukan untuk membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Selama lima hari sidang, para delegasi dijadwalkan membahas tiga rancangan resolusi yang berkaitan dengan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana.

Topik yang dibahas mencakup pencegahan pemerasan seksual daring terhadap anak-anak serta penanggulangan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi kriminal paksa. Selain itu, para delegasi juga membahas penguatan respons terhadap tindak penipuan.

PBB menilai kejahatan modern kini semakin digital, lintas negara, dan saling terhubung. Oleh karena itu, PBB menekankan perlunya pendekatan yang inovatif, terkoordinasi, dan berpusat pada korban dalam proses penegakan hukum dan peradilan.