RRI.CO.ID, Tripoli — Konvoi Darat Global Sumud terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai “perang birokrasi”. Misi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta penahanan 10 negosiator oleh otoritas Libya timur.

Melansir dari situs resmi Global Sumud Flotilla, Sabtu, 30 Mei 2026, para negosiator tersebut sebelumnya berupaya merundingkan perjalanan menuju Mesir. Konvoi ini terdiri atas 230 peserta dari lebih dari 20 negara.

Di dalam rombongan tersebut mencakup dokter, insinyur, pendidik, pengacara, dan berbagai pekerja kemanusiaan lainnya. Mereka membawa tujuh ambulans, 20 rumah mobil, dan 10 truk bantuan berisi pasokan kemanusiaan untuk warga Gaza.

Misi darat tersebut dijalankan bersamaan dengan misi laut Global Sumud Flotilla sebagai bagian dari strategi kemanusiaan yang sama. Sebelum keberangkatan, penyelenggara telah menghubungi lebih dari 20 pemerintah untuk memperoleh izin dan fasilitasi perjalanan menuju Perlintasan Rafah.

Mesir memberikan respons positif terhadap permohonan tersebut. Namun, ketika konvoi tiba di Sirte, otoritas Libya timur menghentikan perjalanan dan meminta seluruh bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya.

Sementara itu, hanya warga Libya yang diizinkan mengawal bantuan menuju perbatasan Sallum. Demi mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza, pihak konvoi menyetujui penyerahan bantuan tersebut.

Pihak konvoi juga mengusulkan agar sebagian peserta, terutama tenaga ahli, tetap dapat melanjutkan perjalanan. Namun pada 24 Mei 2026, delegasi negosiasi yang beranggotakan 10 orang justru dibawa ke lokasi yang tidak diketahui.

Komunikasi dengan mereka terputus hingga otoritas Libya timur mengumumkan penahanan para negosiator dengan tuduhan melanggar prosedur izin masuk. Situasi semakin memanas pada 25 Mei ketika lebih dari 200 peserta konvoi berkemah sekitar 10 kilometer dari Sirte.

Kendaraan tanpa tanda pengenal dilaporkan mengepung lokasi perkemahan, memaksa para peserta meninggalkan area tersebut. Sejumlah peserta juga dilaporkan mengalami kekerasan fisik selama proses evakuasi.

Global Sumud Flotilla mengecam penahanan para negosiator dan penggunaan kekerasan terhadap peserta sebagai pelanggaran hukum internasional. Organisasi tersebut menuntut pembebasan segera seluruh negosiator yang ditahan serta akses konsuler yang berkelanjutan.