RRI.CO.ID, Jakarta - Partai Demokrat mendesak Kementerian Luar Negeri memperkuat diplomasi luar negeri terkait penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI). Otoritas Israel menahan sembilan aktivis kemanusiaan tersebut saat mereka berlayar menggunakan kapal Global Sumud Flotilla 2.0.

Desakan ini disampaikan dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Acara tersebut membahas dampak ekonomi politik global setelah tiga bulan perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan perlindungan bagi seluruh aktivis kemanusiaan. Ia menegaskan tindakan terhadap aktivis kemanusiaan harus disikapi berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

"Kita memiliki konvensi atau aturan internasional yang saya kira harus dihormati, kami meminta agar mereka dibebaskan. Karena bagaimanapun ini adalah misi kemanusiaan, mudah-mudahan ada respons positif dan mereka segera dibebaskan," kata Herman dalam keterangannya.

Ia menginginkan pemerintah menjamin keselamatan WNI selama berada di bawah penahanan pihak Israel. Dia meminta kementerian terkait melakukan langkah diplomatik yang efektif untuk mendukung proses pembebasan mereka.

"Yang penting, pertama, memastikan aktivis kita selamat, kedua tentu harus ada upaya diplomasi untuk dapat membebaskan mereka. Karena misi yang diemban warga negara kita adalah misi kemanusiaan," ucapnya.

Herman menilai keterlibatan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat penting untuk membantu merespons persoalan penangkapan tersebut. Lembaga dunia tersebut diharapkan mampu mendorong perlindungan para aktivis dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Saya kira PBB juga bisa merespons situasi ini. Saya mendengar PBB mulai membicarakan persoalan ini, sehingga yang terpenting adalah memastikan keselamatan mereka dan mempercepat upaya pembebasan," ujarnya.

"Kami mendorong dan mendukung Kementerian Luar Negeri melakukan shuttle diplomacy. Terutama kepada pihak-pihak yang memiliki direct communication dengan otoritas Israel, termasuk melalui Amerika Serikat," ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Ahmad Khoirul Umam.

Umam menyarankan pemerintah segera melakukan konsolidasi dengan negara lain yang warganya turut ditangkap pihak Israel. Ia menilai bahwa tindakan penahanan tersebut sangat tidak dibenarkan dalam perspektif hukum internasional saat ini.

"Ini menjadi wake up call bagi kita semua untuk melangkah bersama. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain seperti Italia, Spanyol, Prancis, dan Kanada yang warganya mengalami hal serupa," ujarnya.