Rencana Iran Kenakan Tarif Selat Hormuz Berpotensi Tuai Penolakan

RRI.CO.ID, Teheran — Amerika Serikat dan Iran mencapai gencatan senjata dua minggu yang didasarkan pada proposal perdamaian 10 poin dari Teheran. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Iran mengeluarkan syarat untuk mengendalikan Selat Hormuz ke depan.

Meski demikian, Washington belum secara langsung mengakui ketentuan tersebut. Analis menilai rencana kontrol Iran berpotensi menuai penolakan dari berbagai negara, dilansir dari Al Jazeera, Jumat, 10 April 2026.

Selat Hormuz menjadi perhatian global sejak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat. Sebelum perang, jalur ini bebas biaya dan aman bagi kapal, serta dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.

Namun setelah serangan AS dan Israel, Iran membalas dengan menyerang kapal dagang sehingga pelayaran terhenti dan memicu krisis energi global. Iran kemudian menolak membuka kembali selat untuk semua kapal, meskipun tekanan internasional meningkat.

Selama krisis, hanya kapal dari negara tertentu yang diizinkan melintas, sementara sebagian lainnya harus membayar biaya untuk mendapatkan lintasan aman. Pembayaran dilaporkan dilakukan dalam yuan Tiongkok, sejalan dengan posisi Tiongkok sebagai pembeli utama minyak Iran.

Iran juga menyatakan bahwa lintasan aman harus melalui koordinasi dengan angkatan bersenjatanya. Garda Revolusi Iran kemudian merilis peta jalur baru yang mengarahkan kapal mendekati pantai Iran karena adanya kemungkinan ranjau laut.

Belum jelas apakah biaya lintasan dikenakan selama masa gencatan senjata. Amerika Serikat menyatakan akan membantu mengatur lalu lintas kapal, namun peran pasukan AS di kawasan tersebut masih belum pasti.

Rencana Iran mencakup pengendalian permanen Selat Hormuz serta kemungkinan mengenakan biaya hingga dua juta dolar (Rp34,2 miliar) per kapal. Pendapatan tersebut disebut akan digunakan untuk rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik.

Oman menolak rencana pungutan tersebut, sementara para kritikus menilai kebijakan itu melanggar hukum internasional. Konvensi hukum laut menyebutkan bahwa pungutan tidak dapat dikenakan pada kapal yang melintasi selat internasional.

Amerika Serikat juga diperkirakan tidak akan menerima biaya tersebut dalam negosiasi. Meski demikian, para analis menilai pemilik kapal kemungkinan tetap mematuhi ketentuan Iran demi keselamatan kapal dan awaknya.