RRI.CO.ID, Hanoi — Vietnam sedang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif impor bensin menjadi nol persen. Langkah ini diambil untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui 100 dolar AS (Rp1,6 juta) per barel.

Melansir dari Asia News Network, Selasa, 10 Maret 2026, kenaikan harga tersebut dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.

Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemangkasan tarif impor most-favoured nation (MFN) untuk sejumlah produk minyak bumi. Dalam usulan tersebut, tarif impor bensin tanpa timbal akan diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen.

Tarif impor diesel, minyak bakar, bahan bakar jet, dan minyak tanah akan dipangkas dari 7 persen menjadi nol persen. Selain itu, beberapa bahan baku petrokimia seperti xylene, kondensat, dan p-xylene juga akan dikenakan tarif nol persen dari sebelumnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari revisi Keputusan Pemerintah yang mengatur tarif impor preferensial untuk produk energi dan bahan bakunya. Pemerintah Vietnam menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menstabilkan pasokan energi domestik di tengah ketidakpastian pasar global.

Ketegangan geopolitik saat ini juga mengancam jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak dari Timur Tengah. Sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati jalur tersebut.

Jika pengiriman melalui selat itu terganggu, banyak kilang di Asia dapat terpaksa mengurangi produksi. Kondisi tersebut juga dapat membatasi ekspor bahan bakar dan memperketat pasokan energi global.

Harga minyak dunia sendiri tercatat melonjak sekitar 20 persen pada 9 Maret, mencapai level tertinggi sejak Juli 2022. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap negara-negara pengimpor energi, termasuk Vietnam.

Saat ini sebagian besar impor bensin Vietnam berasal dari negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, yang telah memiliki tarif nol persen. Namun pemerintah memperingatkan bahwa pasokan dari pasar tersebut bisa menjadi lebih sulit jika krisis energi global semakin memburuk.

Jika kebijakan tarif nol persen diterapkan, pemerintah memperkirakan pendapatan negara dapat berkurang lebih dari 1 triliun dong (Rp642,8 miliar). Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pelaku usaha bahan bakar mendiversifikasi sumber pasokan dan memastikan ketersediaan energi tetap terjaga.