RRI.CO.ID, Jakarta - Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah serangan militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran memicu eskalasi serius di kawasan. Situasi ini dinilai berpotensi meluas menjadi krisis internasional dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi global yang semakin mengkhawatirkan.

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengutuk keras tindakan tersebut dan menyerukan penghentian segera eskalasi konflik. Organisasi ini menilai penggunaan kekuatan militer yang tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan memperburuk instabilitas kawasan.

Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa tindakan agresi tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi dalam perspektif hukum internasional.

“Kami mengecam keras tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Segala bentuk penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” kata Jazuli, Senin, 2 Maret 2026.

Ia menilai pendekatan koersif, tekanan sepihak, dan penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah solusi bagi penyelesaian konflik. Menurutnya, kebijakan semacam itu justru mengancam ketertiban dunia serta memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah terjadi.

JDF Asia Pasifik mengingatkan bahwa setiap eskalasi militer berpotensi menimbulkan korban sipil, menghancurkan infrastruktur vital, serta memicu gelombang pengungsian baru. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan, tetapi juga mengganggu penerbangan, arus distribusi barang dan jasa penting, hingga stabilitas ekonomi global.

Organisasi tersebut menyerukan komunitas internasional untuk segera mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata. Selain itu, jalur diplomasi yang konstruktif harus dibuka guna mencegah konflik yang lebih luas dan memastikan perlindungan bagi warga sipil.

JDF Asia Pasifik juga mendorong lembaga-lembaga internasional yang berwenang melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter. Mekanisme akuntabilitas dinilai penting agar prinsip keadilan dan supremasi hukum tetap terjaga.

“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global sangat dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil, damai, dan berbasis hukum,” ucapnya.