RRI.CO.ID, Washington — Presiden Donald Trump menyatakan bahwa hampir semua negara ingin mempertahankan perjanjian dagang bilateral dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato State of the Union pertamanya di masa jabatan kedua.

Pernyataan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung menolak penggunaan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977. IEEPA sebelumnya digunakan untuk membenarkan tarif resiprokal, dilansir dari The Korea Times, Rabu, 25 Februari 2026.

Putusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kesepakatan dagang AS dengan mitra internasional. Sebelumnya, tarif berbasis IEEPA digunakan sebagai alat negosiasi utama dalam perjanjian tersebut.

Trump menyebut putusan itu “sangat disayangkan” dan “mengecewakan”. Trump menegaskan bahwa negara dan perusahaan memahami bahwa kesepakatan baru bisa jauh lebih merugikan bagi mereka.

Oleh karena itu, mereka akan tetap bekerja mengikuti jalur kesepakatan yang telah ada sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintahannya memiliki alat hukum lain selain IEEPA untuk mempertahankan kebijakan tarif.

Tarif akan tetap berlaku melalui undang-undang alternatif yang telah diuji dan disetujui, sehingga aksi Kongres tidak diperlukan. Administrasi Trump segera mengganti tarif dengan pungutan lain, termasuk penerapan tarif global sementara 15 persen di bawah Trade Act 1974.

Trump menggunakan tarif untuk mengurangi defisit perdagangan dan memperkuat industri domestik. Tarif juga bertujuan meningkatkan investasi asing dan menambah pendapatan federal.

Ia berharap tarif yang dibayarkan oleh negara asing dapat menggantikan pajak penghasilan modern, sehingga meringankan beban finansial bagi warga AS. Trump menegaskan bahwa pabrik, pekerjaan, dan investasi akan terus mengalir ke AS karena kebijakan “America First”.