RRI.CO.ID, Jenewa - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya perlucutan senjata sebagai pilar penting bagi keamanan dan perdamaian dunia. Hal itu disampaikannya pada High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata, di Jenewa, Swis, Senin, 23 Februari 2026.

Menlu juga menyampaikan keprihatinan bahwa agenda perlucutan senjata global saat ini tidak hanya stagnan, tetapi mengalami kemunduran. Sugiono menilai, situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu telah memberi tekanan berat terhadap multilateralisme dan hukum internasional.

Menurutnya, kondisi itu meningkatkan risiko eskalasi. Selain, itu berakhirnya Perjanjian New START menyebabkan tidak adanya lagi kerangka pengendalian yang mengikat dua pemilik nuklir terbesar dunia.

Sehingga, hal ini dipandang melemahkan arsitektur pengendalian senjata global dan memperbesar ketidakpastian strategis. “Di tengah situasi ini, risiko salah perhitungan semakin meningkat,” ujar Menlu Sugiono.

Menlu RI juga menekankan perlunya mengatasi ketidakseimbangan antara kewajiban nonproliferasi dan lambannya kemajuan perlucutan senjata. “Perlucutan senjata nuklir justru terkesan opsional, di tengah upaya keras negara-negara non-senjata nuklir melakukan proliferasi,” katanya.

Untuk itu, Menlu Sugiono menyerukan urgensi penguatan komitmen politik dan kemajuan substantif. Hal ini agar Konferensi Perlucutan Senjata dapat mengembalikan kredibilitasnya sebagai forum perundingan utama.

“Keamanan sejati dibangun dari rasa saling percaya dan dialog” ujar Menlu RI. Ia juga mendorong Konferensi Perlucutan Senjata untuk menampilkan ketahanan dinamis.

Menurutnya, konferensi tersebut harus mampu menjaga integritas dan tujuan utamanya di tengah ketegangan geopolitik. “Perlucutan senjata bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral demi masa depan dunia yang lebih aman dan damai,” ucap Menlu menegaskan.

Konferensi Perlucutan Senjata merupakan satu-satunya forum perundingan multilateral global di bidang perlucutan senjata. Konferensi ini berbasis di Jenewa, dengan 65 negara anggota termasuk lima negara pemilik senjata nuklir.

Beroperasi berdasarkan konsensus dan berada di bawah mandat Majelis Umum PBB, forum ini telah melahirkan sejumlah perjanjian penting. Diantaranya, Konvensi Senjata Kimia dan Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir.

Sebagai anggota Konferensi Perlucutan Senjata, Indonesia secara konsisten mendorong perlucutan senjata yang menyeluruh. Pemerintah juga mendorong perlucutan senjata yang transparan, dan tidak diskriminatif.