RRI.CO.ID, Jenewa - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026. Menlu RI mendapat urutan kedelapan untuk menyampaikan pernyataan nasional secara langsung.

Di hadapan para peserta HLS, Menlu Sugiono memaparkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah RI, dalam memastikan terpenuhinya HAM di dalam negeri. Menurutnya, merupakan komitmen RI di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memulai pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami percaya bahwa HAM dimulai dengan martabat dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak dapat belajar tanpa kelaparan. Keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, dan ketika kesempatan dapat diraih,” kata Menlu RI mengawali pernyataan nasionalnya.

Ia memastikan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia melanjutkan transformasi nasional memajukan keadilan sosial, bukan sekadar desain kebijakan. Namun, berbagai hal seperti memperluas akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan merupakan perwujudan hak-hak mendasar.

Menlu Sugiono mengungkapkan, bahkan untuk melembagakan komitmen tersebut, Indonesia sedang memajukan Generasi VI dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Ia menjelaskan, kerangka kerja ini memperkuat koordinasi antar kementerian, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan promosi dan perlindungan HAM dapat diukur dan berkelanjutan.

“Indonesia terus bekerja sama erat dengan lembaga-lembaga HAM nasionalnya, mendorong kolaborasi konstruktif untuk memajukan upaya berkelanjutan kami. Yaitu, dalam mempromosikan dan melindungi HAM, sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional,” ujarnya menekankan.

Dalam kesempatan itu Menlu Sugiono juga menyebut, secara paralel Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui adopsi KUHP dan KUHP baru. “Reformasi ini tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum kami, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kemakmuran,” ujarnya menandaskan.