RRI.CO.ID, Jenewa - Indonesia, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari-31 Maret 2026. Sidang ini akan didahului dengan Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada tanggal 23 Februari, pada sesi pertama. Pada sesi ini juga akan mendengarkan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut. Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi.

“Presiden Timor-Leste, H.E. José Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, H.E. Gustavo Francisco Petro Urrego, direncanakan hadir secara langsung. Sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video,” kata Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro dalam press briefing di kantor PTRI Jenewa, Swiss, Senin, 16 Februari 2026.

Menurut Dubes Sidharto bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sesi ke-61 digelar di tengah lanskap global yang kian komplek. Situasi ini ditandai ketegangan geopolitik serta tekanan finansial terhadap sistem PBB.

Ia menegaskan, di bawah Kepresidenan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif. Serta, memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua.

Selain, sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang yang inklusif. Kemudian, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.

Dubes Sidharto mengungkapkan, sejalan dengan prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Dan, menegaskan pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan.

“Melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis. Yaitu, dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang akan diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban.

Kemudian, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak. Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara.

Antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina. Termasuk, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran juga menjadi agenda pembahasan.