RRI.CO.ID, New York - Indonesia menegaskan, segala bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan harus ditolak secara tegas. Demikian disampaikan melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Pakistan, Mesir, dan Yordania, Rabu, 18 Februari 2026.

“Saudara-saudara kita di Palestina tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Yaitu, untuk merasakan perdamaian yang adil dan bermartabat,” ujar Menlu Sugiono dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela Briefing Terbuka Dewan Kemanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah dan Palestina.

Sementara, di dalam pertemuan bilateral para Menlu tersebut, juga membahas dinamika geopolitik terkini serta implikasinya terhadap proses perdamaian di Palestina. Indonesia kembali menyuarakan peran aktifnya dalam mendorong penguatan gencatan senjata dan perlindungan masyarakat sipil di Palestina, utamanya di Gaza.

Ditekankan pula pentingnya langkah yang terkoordinasi dan sejalan dengan hukum internasional guna mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Adapun, pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung sehari sebelum penyelenggaraan pertemuan Inaugural Leaders’ Meeting of the Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington D.C.

Bagi Indonesia, keterlibatan sejak tahap awal BoP dinilai penting untuk memastikan mekanisme yang dibangun tetap konsisten. Yakni, dengan Piagam PBB dan Resolusi DK PBB 2803 (2025).

Dalam diskusi tersebut, para Menlu sepakat bahwa berbagai mekanisme perdamaian, termasuk BoP, harus berjalan sejalan dengan visi Solusi Dua Negara. Serta, menjunjung tinggi hukum internasional.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Partisipasi Indonesia dimaksudkan untuk memastikan suara dan hak-hak sah rakyat Palestina tercermin dalam setiap proses pembahasan. Para Menlu juga bepandangan bahwa kolaborasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.