‎RRI.CO.ID, Jakarta - Pakar politik pertahanan dan keamanan Khairul Fahmi menyebut posisi Indonesia sebagai wakil komandan International Stabilization Force (ISF) sangat penting. Peran tersebut dinilai strategis untuk mencegah Gaza dari pengaruh asing yang berpotensi mengganggu stabilisasi.

‎‎"Dengan mengemban posisi wakil komandan, Indonesia memiliki pengaruh menjaga dan memastikan tugas ISF tidak melenceng dari mandat utamanya. Mandat itu menstabilkan kehidupan sipil di Gaza pascagencatan senjata," ujar Khairul dalam pernyataan tertulisnya dikutip Sabtu, 21 Februari 2026.

‎‎Ia menambahkan, sikap Indonesia yang konsisten mendukung Palestina memberi sinyal kuat dalam proses stabilisasi tersebut. Stabilitas Gaza, menurutnya, harus mengedepankan prinsip hak menentukan nasib sendiri.

‎‎“Dalam hal ini, Indonesia ingin memastikan stabilisasi Gaza tetap dipimpin oleh rakyat Gaza. Bukan oleh kepentingan eksternal yang bersaing,” katanya.

‎‎Khairul melanjutkan, status diplomatik Indonesia dinilai meningkat setelah ditunjuk sebagai wakil komandan ISF. Namun, lanjut dia, momentum ini tidak hanya perlu dilihat dari sisi prestise, tetapi juga pengaruh strategis.‎

‎Dengan menduduki posisi tersebut, Indonesia memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan yang menentukan arah masa depan Gaza. Selain itu, posisi wakil komandan memberi ruang memastikan standar profesional diterapkan secara merata.‎

‎“Langkah ini memberi ruang strategis bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan penting,” jelas Khairul, yang juga merupakan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.

‎Meski demikian, ia mengingatkan Gaza menyimpan berbagai risiko yang tidak ringan. Sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata membuat operasi stabilisasi rentan provokasi.

‎Dalam konteks ini, Indonesia diingatkan tetap berpegang pada tujuan awal dalam koridor nontempur. Tugas difokuskan pada perlindungan sipil, pengawalan distribusi bantuan, dan dukungan rekonstruksi.

‎“Oleh karenanya, koordinasi dengan otoritas Palestina menjadi syarat tak terpisahkan dalam pengerahan ini. Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar,” ucapnya.