RRI.CO.ID, Jakarta - Menlu RI menyoroti tindakan kekerasan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan sesi terbuka sidang Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu, 18 Februari 2026, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Juru Bicara II Kemlu RI, Nabyl Mulachela mengatakan, pertemuan yang dihadiri Menlu RI itu merupakan sesi khusus mengenai situasi di Timur Tengah termasuk situasi rakyat Palestina. Menurut Nabyl, dalam pernyataannya Menlu RI menyayangkan berbagai aksi kekerasan masih terjadi di Gaza meskipun gencatan senjata telah berlangsung.

“Pada pertemuan tersebut, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan pernyataan yang intinya menyoroti tentang kondisi di Gaza. Yang pada saat ini meskipun gencatan senjata telah berlangsung, namun situasi di lapangan masih belum sepenuhnya bebas dari aksi-aksi kekerasan,” ujar Nabyl saat press briefing, Kamis, 19 Februari 2026, di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Nabyl menjelaskan, dengan situasi yang tengah dihadapi rakyat Palestina itu, Menlu RI turut menekankan peran penting DK PBB. Menlu RI mendorong DK PBB berperan untuk lebih memastikan gencatan senjata bisa dipertahankan.

Termasuk, mendesak DK PBB untuk memastikan pula adanya pemberian akses bagi berbagai bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan di Gaza. Secara khusus Menlu RI juga turut menyampaikan posisi Indonesia yang khawatir berbagai aksi unilateral di Tepi Barat akan berpengaruh pada upaya tercapainya Solusi Dua Negara.

“Selain itu, Bapak Menteri Luar Negeri juga menyampaikan posisi Indonesia yang strongly condemn (mengutuk keras-red) aksi-aksi unilateral di Tepi Barat. Yang berpotensi merubah situasi dan mempengaruhi potensi untuk solusi dua negara,” kata Jubir II Kemlu RI menambahkan.

Sementara, Menlu RI dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian (BoP) di Washington, D.C. Menurut rencana pertemuan berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026 waktu setempat.