RRI.CO.ID, New York — Para diplomat internasional mengecam pelanggaran “gencatan senjata” di Gaza oleh Israel dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Pertemuan tersebut membahas situasi terbaru konflik serta rencana perluasan kontrol Israel di Tepi Barat, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 19 Februari 2026.

Sejumlah negara juga mengkritik pembatasan bantuan kemanusiaan yang masih terjadi di Jalur Gaza. Wakil Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ishaq Dar menyatakan bahwa upaya diplomatik sedang diperkuat untuk mengonsolidasikan gencatan senjata.

Ishaq Dar juga menekankan pentingnya mengurangi penderitaan warga Palestina dan mendorong penyelesaian konflik secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata dan langkah Israel di wilayah pendudukan merusak peluang terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Ia juga menyebut langkah memperdalam kontrol di Tepi Barat sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Puluhan negara dan para pakar PBB menilai kebijakan tersebut melanggar hukum internasional.

Sidang DK PBB dijadwalkan ulang untuk menghindari benturan dengan pertemuan Dewan Perdamaian di Washington. Langkah ini menandakan potensi perbedaan pendekatan antara PBB dan inisiatif tersebut.

Trump mengatakan dewan tersebut dapat memiliki pengaruh jauh melampaui Gaza, memicu kekhawatiran bahwa peran PBB bisa terpinggirkan. Negara-negara Arab dan mayoritas Muslim meminta DK PBB membahas isu aneksasi.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan langkah Israel. Pernyataan bersama yang didukung puluhan negara menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aneksasi.

Dalam pertemuan itu, para diplomat juga menekankan pentingnya memperluas akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Rencana ke depan mencakup kemungkinan penempatan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata kelompok bersenjata, serta pembangunan kembali Gaza.

Trump mengatakan anggota Dewan Perdamaian telah menjanjikan dana miliaran dolar untuk rekonstruksi wilayah tersebut. Sementara itu, militer Indonesia menyatakan hingga 8.000 personel dipersiapkan untuk kemungkinan penugasan dalam misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza.