RRI.CO.ID, Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian menjanjikan dana sebesar 5 miliar dolar AS (Rp84,2 triliun). Dana tersebut dijanjikan untuk mendukung rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang, dilansir dari Euro news, Selasa, 17 Februari 2026.

Komitmen tersebut akan diumumkan secara resmi dalam pertemuan perdana dewan di Washington pada Kamis, 19 Februari 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di media sosialnya.

Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah dan menyatakan dirinya akan menjabat sebagai ketua. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung di US Institute of Peace.

Meski dana telah dijanjikan, rincian mengenai negara-negara anggota yang berkontribusi belum diungkapkan. Dewan beranggotakan lebih dari 20 negara itu juga akan mengerahkan ribuan personel untuk misi stabilisasi dan pengamanan di Gaza.

Militer Indonesia menjadi pihak pertama yang menyampaikan komitmen terbuka. Indonesia menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 prajurit pada akhir Juni untuk kemungkinan penugasan dalam misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza.

Namun, belum ada kejelasan negara lain yang akan turut berpartisipasi dalam pasukan stabilisasi internasional tersebut. Langkah ini muncul setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai pada 10 Oktober.

Meski pertempuran besar telah mereda, situasi keamanan di Gaza masih rapuh. Masih banyak laporan serangan udara dan insiden penembakan di sejumlah wilayah yang dikuasai militer.

PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan total biaya rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS (Rp1,1 kuadriliun). Sebagian besar wilayah di daerah kantong tersebut mengalami kerusakan berat akibat lebih dari dua tahun konflik.

Kesepakatan gencatan senjata juga menyerukan pembentukan pasukan stabilisasi internasional bersenjata. Pembentukan pasukan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan serta memastikan pelucutan kelompok Hamas, yang menjadi tuntutan utama Israel.

Namun, hingga kini hanya sedikit negara yang menyatakan minat untuk terlibat dalam misi tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pekan lalu bertemu Trump, diperkirakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian.

Awalnya, dewan ini dirancang untuk menghentikan konflik Israel-Hamas. Namun, sejumlah analis menilai mandatnya kini berpotensi meluas dan dipandang sebagai langkah AS untuk memperluas perannya dalam penanganan krisis global.