RRI.CO.ID, Jenewa — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk. Menurut PBB, situasi tersebut tidak akan berubah tanpa pembukaan penuh seluruh penyeberangan untuk pengiriman bantuan.

Melansir dari WAFA News Agency, Sabtu, 7 Februari 2026, PBB menyatakan, pembukaan penyeberangan Rafah hanya untuk pergerakan orang tidaklah cukup. Tanpa disertai masuknya bantuan kemanusiaan, krisis yang berlangsung di Gaza tidak akan berakhir.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler mengatakan, pasokan bantuan untuk Gaza masih tertahan di Mesir dan Yordania. Menurutnya, Israel telah memblokir masuknya bantuan ke wilayah tersebut sejak Maret 2025.

Ia mengatakan, mengizinkan orang melintas tanpa membuka akses bantuan tidak meringankan penderitaan warga. Menurutnya, penghalangan bantuan menjadi salah satu penyebab utama krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.

Selain itu, situasi kemanusiaan hanya mengalami perbaikan yang sangat terbatas selama musim panas 2025 dibandingkan puncak krisis. Peningkatan kecil dalam masuknya bantuan dan barang komersial dinilai tidak sebanding dengan kehancuran besar yang terjadi di Gaza.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bencana kemanusiaan buatan manusia. Ia juga menyoroti dampak serius terhadap warga sipil, terutama anak-anak yang terus menderita kelaparan.

Pasokan medis masih jauh dari mencukupi kebutuhan warga. Wabah penyakit tetap terjadi, sementara sistem air dan sanitasi runtuh serta diperparah oleh kekurangan akut bahan tempat tinggal.

PBB memperkirakan setidaknya 600 truk bantuan per hari diperlukan untuk menopang kehidupan penduduk Gaza. Fowler memperingatkan bahwa jumlah bantuan di bawah kebutuhan minimum berarti krisis akan terus berlangsung.

Kondisi ini semakin diperparah oleh pembatasan jenis bantuan yang diizinkan masuk serta jam operasional penyeberangan yang terbatas. Selain itu, Fowler mengkritik larangan berkelanjutan terhadap aktivitas UNRWA meski telah ada gencatan senjata.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan politik yang secara langsung menargetkan organisasi kemanusiaan terbesar di Gaza. Fowler memastikan, UNRWA memiliki pengalaman panjang dan kapasitas operasional yang memadai.

Fowler juga memperingatkan adanya pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional harus tetap menjadi hal yang tidak dapat ditawar.